RDP di Komisi II DPR RI, Uu Bahas Gerbang Desa

SUMEDANGONLINE, JAKARTA: Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanululum, menyampaikan program prioritas Kabupaten Tasikamalaya dengan Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa). Hal itu disampaikan UU saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, siang ini.
“Program prioritas kami adalah Gerakan Bangun Desa atau yang sering kami singkat dengan Gerbang Desa. Progam ini tidak semata hanya jargon bahwa kami tumbuh dan berkembang di desa, namun sebuah kesadaran utuh bahwa Tasikmalaya, Jawa Barat dan Indonesia adalah miniatur besar dari sebuah Desa bernama Indonesia,” kata Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanululum, dalam pemaparannya.
Disebut dia, dalam hal ini desa tak hanya soal wilayah administratif dan teritorial semata, namun lebih dari itu, kita tumbuh dan berkembang di wilayah yang memiliki corak penghidupan yang bertumpu dan bergantung pada desa.
“Makanan dan minuman yang tiap saat kita makan dihasilkan oleh penduduk desa, bukan produk hasil metik dari olahan pabrikasi yang bisa begitu saja tercerabut dari desa. Apapun inovasi dan tekonologi yang digunakan untuk mengemas dan memasarkan produk makanan dan minuman tidak bisa lepas dari campur tangan dan perasan keringat para petani yang sebagian besar menganggap udik, ketinggalan peradaban dan jauh dari modernitas,” imbuhnya.
Disinggung prioritas unggulan apa saja, sebagai langkah penting desa menjadi penyangga kehidupan bangsa Indonesia terutama di Tasikmalaya.
“Kami memprioritaskan beragam program unggulan, diantaranya peningkatan kesejahteraan petani, buruh tani, nelayan dan aparatur desa. Peningkatan jalan desa. Listrik masuk Desa. Irigasi, air bersih perdesaan dan sanitasi lingkungan perdesaan. Telekomunikasi dan Informasi masuk desa,” sebutnya.
Ia merasa yakin jika beberapa program unggulan yang ia sebutkan tadi mampu terealisasi dengan baik, maka percepatan membangun desa dan desa membangun akan lebih terlihat.
“Dengan desa membangun kami harapkan desa bisa mandiri dan sejahtera, dengan demikian upaya tersebut dengan sendiri bisa menekan arus urbanisasi yang menjadi momok bagi para warga dan pejabat di kota kota metropolis,” sebutnya.
Meski demikian, sebut Uu, Gerakan Bangun Desa tidak semata menjadi tanggung jawab para Bupati semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama. Ia berharap para wakil rakyat dapat lebih sering turun ke desa, agar mereka mengerti, memahami dan merasakan bagaimana geliat penderitaan warga desa yang berbalut keriaan dalam setiap aktifitas keeseharian mereka.
“Tidak hanya merasakan bagaimana kondisi sosio kultural yang ada di desa, namun juga geliat dan tantangan ekonomi yang ditawarkan. Beragam peluang bisnis mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, agribisnis dan juga potensi wisata serta seni budaya yang sangat menjanjikan,” ujarnya.
Dikatakan dia, peluang-peluang yang ada di desa membutuhkan sentuhan dan juga keberpihakan regulasi yang memudahkan aksesibilitas untuk pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kwalitas desa. Tidak hanya kwalitas ruang alam dan lingkungan, di dalamnya infrastruktur yang memadai, namun juga kwalitas diri manusianya sekaligus kwalitas produk-produk turunan yang dihasilkannnya.
“Jika keberpihakan para pemangku kepentingan itu nyata, kami yakin Indonesia yang dimulai dari Tasikmalaya menjadi desa raksasa di tengah percaturan dunia, yang bisa menghasilkan dan menghidupi warga dunia dengan beragam produk produk unggulan, dengan begitu, kita tidak perlu ribut soal import daging tiap hari, kita tidak perlu bersitegang soal urusan bawang. Karena semuanya ada dan tersedia dengan melimpah ruah. Karenanya political will dari para stake holders menjadi kunci terjawabnya beragam persoalan yang akhir-akhir rame kita bicarakan,” tuturnya.***