ISTIMEWA/SUMEDANG ONLINE

Capacity Building Tenaga Lini Lapangan KB

SUMEDANGONLINE — Dengan mengambil tema “Satukan Langkah dan Tingkatkan Kinerja untuk Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BPMPDKBPP) menggelar Capacity Building untuk tenaga lini lapangan Program Kependdukan, KB, dan Pembangunan Keluarga.

Acara yang digelar selama sehari, Selasa (6/12) tersebut dibuka oleh Bupati H. Eka Setiawan dan dihadiri oleh unsur BKKBN Perwakilan Jawa Barat. Peserta mendapatkan materi motivasi dari mantan Kepala BKKBN Jawa Barat Rukman Heryana dan mengikuti simulasi permainan dan teamwork.

Menurut laporan panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala BPMPDKBPP H. Teddy Mulyono, kegiatan tersebut diikuti lebih dari 400 orang peserta yang merupakan tenaga lini lapangan KB. “Peserta terdiri atas 13 Kepala UPTB KB, 13 Kasubag TU pada UPTB KB, 40 Penyuluh KB dan PLKB, 116 Tenaga Penggerak KB Desa, dan 294 Kader Pos KB Desa,” ujarnya.

Dikatakan, tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kepedulian dan kinerja tenaga lini lapangan KB sesuai dengan amanat UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, salah seorang peserta bernama Ade Jalil menyampaikan harapannya kepada Bupati Sumedang agar Dinas Pengendalian Penduduk dan KB pada SOTK baru nanti diisi oleh SDM yang benar-benar kompeten di bidangnya. “Saya menyambut baik atas rencana Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga ditangani oleh dinas tersendiri. Namun, saya mohon agar orang-orangnya adalah yang profesional sesuai bidangnya,” ucapnya.

Dikatakan, tenaga Penyuluh KB dan PLKB akan menjadi pegawai pusat sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Secara administrasi dan kepegawaian kami akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Namun tugas fungsi pengendalian tetap oleh pemerintah daerah,” katanya.

Meskipun demikian, lanjut Ade, proses beralihnya status kepegawaian masih tertunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan disebabkan anggaran pemerintah yang tidak mencukupi untuk membayar gaji Penyuluh KB dan PLKB se-Indonesia yang mencapai sekitar Rp. 2,1 triliun lebih.

Untuk itu, ia berharap agar selama menunggu kejelasan status, ke-40 orang Penyuluh KB dan PLKB Kabupaten Sumedang bisa mendapatkan perlakuan yang sama dalam tunjangan daerah berupa Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Bupati H. Eka Setiawan merasa terhormat bisa berada bersama keluarga besar tenaga lapang program KB, kependudukan dan pembangunan keluarga se-Kabupaten Sumedang dalam kegiatan yang dapat memupuk semangat kerja dan kebersamaan. “Semoga dengan digelarnya acara ini, semua tenaga lapang KB semakin kompak dan mampu membangkitkan kembali semangat ber-KB di masyarakat,” tuturnya.

Sehubungan dengan akan diberlakukannya SOTK yang baru pada Tahun 2017, Bupati meminta agar seluruh tenaga lapang KB dapat bekerja sama dengan pimpinan yang baru dalam SKPD yang baru. “Insyaallloh struktur organisasinya bisa diterima oleh teman-teman semua. Adapun Tupoksinya tetap sama. Oleh karena itu, harus tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya,” kata Bupati.

Bupati juga akan mengakomodir keinginan tenaga lini lapang KB untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan pegawai yang lain dalam hal TPP. “Tunjangan akan kita usahakan tetap ada. Bahkan besarannya mudah-mudahan bisa ditingkatkan,” ucapnya.