Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Jumat, 29 Maret 2019 - 16:53 WIB

PA Sumedang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi



SUMEDANG.ONLINE, PA — Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di Halaman Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Jumat (29/3/2019).

Ketua PA Sumedang Kelas IA, Drs H Dudung Abd Halim. SH, MH., menyebutkan kegiatan dilaksanakan dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menurutnya, pencanangan ini merupakan bentuk publikasi yang memberi pesan bahwa pimpinan dan jajaran pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang sepakat berkomitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ini dalam rangka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Sumedang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” kata Ketua PA Sumedang Klas IA, Drs H Dudung Abd Halim. SH, MH.

Menurutnya, pencanangan dilakukan juga untuk menjalankan komitmen yang sudah dibangun selama ini. Apalagi semenjak menjadi PNS, sudah disumpah untuk lepas dan bebas dari korupsi. Karena itu, setiap kali ada pengangkatan jabatan atau perubahan jabatan, selalu membuat satu komitmen agar bekerja dengan baik, memberikan pelayanan secara baik dan juga bebas dari korupsi.

Baca Juga  Ini Empat Anggota Dewan Cimahi yang diminta Ade jadi tersangka

“Komitmen ini dilakukan setiap tahunnya, ditambah lagi sekarang dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang memperkuat komitmen kita supaya bebas dari korupsi” tuturnya.

Tak hanya itu saja, H Dudung menambahkan, untuk pelayanan publik yang prima, PA Sumedang sudah membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga, setiap pegawai/karyawan tidak bisa berhubungan langsung dengan sejumlah prihal. Maka, hal itu akan menghindari dari kolusi, nepotisme dan korupsi.

“Oleh karena itu, pembangunan yang ada di bagian kantor ini, untuk menuju WBK dan WBBM. Sehingga dapat menghindari dan mencegah dari korupsi,” ujarnya.

Baca Juga  Pencarian korban tenggelam di Jatigede terkendala sampah

Serta untuk para karyawan, kata Dudung, setiap kali ada pembinaan, pelantikan dan sebagainya, selalu diingatkan juga agar jangan sampai terkena kasus yang berkaitan dengan masalah korupsi. “Kita harus tingkatkan pelayanan secara baik, secara prima supaya masyarakat merasa bersih dan terlayani, yaitu bersih dari korupsi dan maksimal dalam pelayanan. Dan Insya Allah, selama ini kita tidak pernah berkaitan dengan para pihak yang berkaitan dengan korupsi,” tuturnya.

Disebutkan, hal itu diperkuat juga dengan adanya biaya perkara yang sudah transfaran dan dipertanggungjawabkan dalam putusan. Ditambah untuk sekarang, sudah ada peraturan baru, yakni penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terhitung mulai hari ini. “Mulai dari panggilan ada PNBP-nya. Itu resmi yang akan dituangkan dalam biaya panjar, dan itu kita pertanggungjawabkan dalam putusan. Jadi tidak ada istilah pungutan liar,” sebutnya. (*)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

PENDIDIKAN

Abaikan Panggilan Dewan, Bupati Terancam Hak Interpelasi

Pilihan Redaksi

HUT ke-72 TNI, Kodim 0610 Sumedang Salurkan air bersih

Pilihan Redaksi

ASN Tak Bayar Pajak Ranmor, Bisa Ditangguhkan Kenaikkan Pangkatnya

PENDIDIKAN

Terapkan Konsep Penta Helix, Telkom University Siapkan Generasi Milenial Pada Era Industri 4.0

KABAR DARI GEDUNG NEGARA

Noerony: Jangan Ada Jual Beli Jabatan
Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang H. Nasam saat menyampaikan Siaran Pers Perkembangan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang di Gedung Negara Kabupaten Sumedang, Jumat, 3 April 2020.

Pilihan Redaksi

Hasil Rapid Test Dinkes Sumedang Ada 14 Orang False Positif Corona
Pemerintah Daerah Kabuapten Sumedang mengikuti Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalui video Conference, bertempat di ruang tengah Gedung Negara Sumedang. Selasa, 3 Agustus 2021.

SUMEDANG

Rakor Komite Kebijakan Penanggulangan Covid-19: Bupati/Wali Kota Diminta Focus Tangani Covid-19
WALI Kota Bandung, Oded M. Danial di Balai Kota Bandung, Jumat (3/4/2020), menyebutkan Pemkota Bandung telah menetapkan TPU Cikadut sebagai pemakaman khusus Covid-19. Dengan demikian, jika ada warga Kota Bandung yang meninggal diduga akibat Covid-19, maka akan dimakamkan di TPU tersebut.

Bandung Raya

Pemkot Bandung Jadikan TPU Cikadut Khusus Pemakaman Covid-19