Home / Nasional / Pilihan Redaksi

Sabtu, 25 April 2020 - 23:12 WIB

Gubernur Jawa Barat Akan Evaluasi Penyaluran Bantuan

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berencana akan memperluas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dikatakannya saat rapat evaluasi pelaksanaaan PSBB di Gedung Pakuan Jalan Otista No. 1 Kota Bandung. Sabtu, 25 April 2020.

GUBERNUR JAWA BARAT, RIDWAN KAMIL, BERENCANA AKAN MEMPERLUAS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB). HAL ITU DIKATAKANNYA SAAT RAPAT EVALUASI PELAKSANAAAN PSBB DI GEDUNG PAKUAN JALAN OTISTA NO. 1 KOTA BANDUNG. SABTU, 25 APRIL 2020. GUBERNUR JAWA BARAT, RIDWAN KAMIL, BERENCANA AKAN MEMPERLUAS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB). HAL ITU DIKATAKANNYA SAAT RAPAT EVALUASI PELAKSANAAAN PSBB DI GEDUNG PAKUAN JALAN OTISTA NO. 1 KOTA BANDUNG. SABTU, 25 APRIL 2020.: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, berencana akan memperluas pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dikatakannya saat rapat evaluasi pelaksanaaan PSBB di Gedung Pakuan Jalan Otista No. 1 Kota Bandung. Sabtu, 25 April 2020.


SUMEDANG.ONLINE – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan terus diperbaiki.

”Terkait video viral ada penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Kang Emil menegaskan, bansos senilai Rp500 ribu dari Pemda Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19.

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

Baca Juga  Relawan Doamu Mulai Kirim Bantuan ke Cimanintin

Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

”Ada hampir 7 juta keluarga yang harus didata, disisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan ini mungkin menimbulkan persepsi yang tidak sama, bahwa bantuan itu ada sembilan (pintu), yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh”.

”Kepada tetangganya yang tidak kebagian di pintu nomor tujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi inilah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak,” imbuhnya.

Baca Juga  Jika Sumedang Belum di Level 2, Pelaksanaan Pilkades Serentak Tak Bisa Digelar

Menurut Gubernur, pihaknya akan terus berupaya gerak cepat menanggulangi pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya bergerak membantu warga yang perekonomiannya terdampak COVID-19.

”Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan, dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat”.

”Nanti kita akan evaluasi dan koreksi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya,” tambahnya. *JULI*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pilihan Redaksi

Pemrov Jabar Dukung Sumedang Wujudkan Destinasi Wisata Kelas Dunia

BISNIS

Di Desa Sukamaju, Istri Bupati Sumedang janjikan beri bantuan mesin batik printing

BISNIS

Harga Sayuran Anjlok, Tomat Dijual Rp 500 Per Kilogram

Pilihan Redaksi

SMKN 1 Sumedang Dijadikan Sekolah Model Tanggap Bencana Nasional

Pilihan Redaksi

Donny: Kampung Ramadan Event Terbesar GlobalTV

Nasional

Tidak Patuh Bayar Tagihan, Sentul City Putus Aliran Air PDAM

Pilihan Redaksi

Bupati: Satu Orang Warga Sumedang Positif Virus Corona

Pilihan Redaksi

Gubernur Jawa Barat sebar 4,2 Juta Ikan di Jatigede