Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Minggu, 19 April 2020 - 15:31 WIB

Sikapi Kuota Banprov, DPRD Sumedang: Bisa Timbulkan Permasalahan Baru

Wakil Ketua DPRD Sumedang, Titus Diah, dalam sebuah acara belum lama ini.

WAKIL KETUA DPRD SUMEDANG, TITUS DIAH, DALAM SEBUAH ACARA BELUM LAMA INI. WAKIL KETUA DPRD SUMEDANG, TITUS DIAH, DALAM SEBUAH ACARA BELUM LAMA INI.: Wakil Ketua DPRD Sumedang, Titus Diah, dalam sebuah acara belum lama ini.


SUMEDANG.ONLINE – Wakil Ketua DPRD Sumedang, Titus Diah, menyikapi minimnya kuota dari Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu dilihat dari Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Bagi Masyarakat Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), dimana Kabupaten Sumedang hanya menerima 17.569.

Imbas dari kuota terbatas, itu ada kemungkinan mereka yang sudah didaftarkan sebagai penerima oleh Desa, justru akan terkena pangkas. Sebagai contoh Desa Sukajadi Kecamatan Wado, pihak Desa mengajukan pengajuan 1.090 penerima. Namun informasi yang didapat pihak desa, data yang di kabulkan oleh pemerintah hanya kurang dari 70 penerima.

“Bantuan hari ini tentunya, bantuan daripada Pemerintah itu. Ini akan menjadi sebuah permasalahan. Tentunya baik dari pendataan si penerima yang hak dan tidak hak. Artinya kalau hari ini tidak ada yang tidak hak, karena di situ sudah disampaikan. Pak Gubernur juga menyampaikan orang terdampak Covid-19 itu kan ya termasuk warga-warga yang tadinya pekerja, tadinya usaha sekarang kan tidak produktif. Itu harus jadi pemikiran bersama,” ujar Titus Diah pada SUMEDANG ONLINE. Ahad, 19 April 2020.

Baca Juga  [RAPAT PARIPURNA DPRD] Fraksi PKB Soroti Kinerja SDM PDAM Tirta Medal

Karena itu sebut dia, banyak masukan pada pihaknya agar ada kebijakan dari pemerintah yang berpihak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Apalagi sebutnya, data yang diberikan kepala desa tentunya dipastikan, telah sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Harapan dari masyarakat, ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada yang mebutuhkan. Pemerintah wajib mengatisipasi dengan kondisi hari ini. Da ieu teh lamun turun, kan tidak mengakomodir seluruhnya, nah itu pemahaman sosialisasinya belum disampaikan,” jelas dia.

Baca Juga  Wabup Kecewa Terhadap Kinerja PDAM Sumedang

Menruut Titus, yang harus dipertimbangkan saat ini oleh Pemerintah bagaimana bantuan dimaksud tidak menimbulkan kecemburuan.

“Penerima bantuan jangan sampai menjadi masalah, karena hari ini bukan hanya masalah bagi orang miskin saja tapi buat semuanya sehingga harus  diantisipasi dampak dari bantuan itu sendiri. Sosialisasi edukasi tentang aturan diberlakukannya PSBB harus tersampaikan,” tandasnya.

Sementara itu beberapa orang kepala desa berencana untuk tak menerima bantuan dimaksud jika jumlahnya memang tidak sesuai. “Ningali nu di pemda sabaraha. Ukur sakitu mah balikeun deui,” ujar salahsatu kades saat dikonfirmasi.  *IWAN RAHMAT*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Telkom University bersama PT Telkom Indonesia, mengirimkan lagi lima robot AUMR untuk Wisma Atlet dan ke Surabaya melalui BNPB, Selasa 8 September 2020.

Nasional

Covid-19 Meningkat, 5 Robot AUMR Dikirim ke Wisma Atlet dan Surabaya

Pilihan Redaksi

Duh, Investor Abal-Abal Janjikan Perbaikan Jalan Lingkungan

Pilihan Redaksi

Ada Mesin Cetak Anyar, Pembuatan KTP di Disdukcapil Sumedang Bakal Cepat

Pilihan Redaksi

Kapolres Sumedang-Ketua FPI Jabar Bertemu Sepakat Jaga Kondusifitas Keamanan

Pilihan Redaksi

Ketua KPU Jabar lantik tiga komisioner KPU yang di PAW

Pilihan Redaksi

Sa’adulah ingatkan peserta Konferwil PWNU tak terlibat money politik

Nasional

Mendes PDTT: Kinerja Pendamping Desa Dievaluasi tiap 6 Bulan Sekali

Pilihan Redaksi

Wabup Sumedang Tegaskan PKL Dilarang Berjualan di Alun-Alun Sumedang