Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia bersama Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang secara resmi membuka kegiatan Promotif dan Preventif BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang secara serentak juga dilakukan di 10 wilayah lainnya di Indonesia.

DOK. BPJS/SUMEDANG ONLINE

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia bersama Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang secara resmi membuka kegiatan Promotif dan Preventif BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang secara serentak juga dilakukan di 10 wilayah lainnya di Indonesia.

Tekan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Promotif Preventif di Seluruh Indonesia

SUMEDANG – Upaya promotif preventif secara konsisten terus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk komitmen dalam menekan angka kecelakaan kerja. Pasalnya hingga akhir Agustus BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada 239 ribu klaim kasus kecelakaan kerja dengan total nominal mencapai Rp 1,97 triliun.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia bersama Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Haiyani Rumondang secara resmi membuka kegiatan Promotif dan Preventif BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023 yang secara serentak juga dilakukan di 10 wilayah lainnya di Indonesia. Dalam keterangannya kepada media, Haiyani mengapresiasi kegiatan promotif preventif tersebut. Pihaknya juga mendorong seluruh pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Appreciate dan itu keren, terutama yang kaitannya dengan menyentuh langsung ke masalah kerja. Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini untuk meningkatkan produktivitas para pekerja saya kita ini sangat nyata. Kegiatan ini harus terus-menerus, karena satu sisi tidak semua perusahaan itu mampu menjangkau kewajibannya yang memang harus disupport oleh pemerintah dan juga BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Haiyani.

Dalam kesempatan yang sama Roswita mengatakan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 44 dan juga Permenaker nomor 10 tahun 2016 perusahaan wajib melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui kegiatan promotif dan preventif, dimana dalam pelaksanaannya perusahaan atau pemberi kerja dapat bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu badan representasi negara, turut andil dalam membantu, mendukung dan mendorong para pemberi kerja untuk melaksanakan K3 secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menjadi suatu budaya di lingkungan kerja sehingga kasus angka kecelakaan kerja dapat diminimalisir, ”ujar Roswita.

Untuk wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat bantuan promotif preventif diberikan dalam bentuk bantuan multivitamin untuk pekerja wanita dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan di wilayah Jawa Barat yang telah tertib mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagkaerjaan serta berkomitmen tinggi pada pelaksanaan K3.

Kegiatan promotiv prefentiv di wilayah lain dilaksanakan juga dengan berbagai kegiatan, seperti; pemberian Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja Perkebunan, pelatihan K3 bersertifikat serta penyesuaian lingkungan kerja yang ramah disabilitas, Korlantas Polri menggelar safety riding dan safety driving bersertifikat bagi peserta.

Jenis kegiatan promotif preventif yang disalurkan ke seluruh Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan berdasarkan tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di beberapa sektor usaha sesuai dengan karakteristik masing masing area operasional di setiap daerah.

Roswita merinci bahwa mayoritas kasus kecelakaan kerja terjadi di tempat kerja yakni sebesar 56 persen. Sedangkan 33 persen lainnya terjadi di lalu lintas, dan 9 persen sisanya di luar tempat kerja. Meski bukan yang terbesar, namun kecelakaan lalu lintas memiliki tingkat severity atau keparahan yang tinggi, di mana 6 hingga 9 persen korbannya meninggal dunia.

Sedangkan jika dilihat dari sektor kerjanya, pada tahun ini perkebunan masih menjadi penyumbang kasus kecelakaan kerja tertinggi secara nasional. Sayangnya, perlindungan pekerja di sektor ini dapat dikatakan belum optimal yakni 20 persen dari total tenaga kerja yang ada.

Hal inilah yang mendorong BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan ILO untuk melakukan pendampingan dan mengukur secara rinci dampak intervensi program promotif preventif, khususnya di sektor perkebunan.

“Tingginya kasus kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Pekerja dan keluarganya akan kehilangan sebagian atau seluruh pendapatannya. Sedangkan perusahaan akan mengalami kerugian akibat berkurangnya produktivitas pekerja. Oleh karena itu perlu peran aktif dari seluruh pihak, termasuk pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan promotif dan preventif ini,” imbuh Roswita.

Pada kesempatan yang sama, kepala kantor BPJS Ketenagkerjaan Sumedang, Rita Mariana menambahkan bahwa kegiatan promotif preventif telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2019 lalu. Di tahun 2022, BPJS Ketenagakerjaan melalui 11 Kantor Wilayahnya berhasil menyerahkan 31.977 bantuan promotif preventif dalam bentuk: Pemberian Bahan Pangan Bergizi, Pelatihan K3 Umum, Pelatihan Kader Norma Ketenagakerjaan (KNK) dan Penyediaan APD Jasa Konstruksi atau Perkebunan.

Pihaknya berharap kegiatan ini mampu mewujudkan sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah, pemberi kerja dan pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja.

“Ke depan BPJS Ketenagakerjaan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan promotif preventif yang dibutuhkan oleh pekerja sehingga hasilnya akan lebih berkualitas dan bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, khususnya di wilayah kabupaten Sumedang” tutup Rita. ***