KPU Sumedang: Mulai 21 Januari 2024 Dimulai Kampanye Rapat Umum dan Iklan Media Massa

Iyan Sopian selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada KPU Sumedang
Igun Gunawan/SUMEDANGONLINE
Iyan Sopian selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada KPU Sumedang

SUMEDANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pemilu 2024 di Pondok Hanjuang Hegar, Cimalaka, Sumedang. Kamis, 18 Januari 2024.

Rencananya menurut Iyan Sopian selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan pada KPU Sumedang, pelaksanaan rapat umum partai politik dan iklan di media masa akan dimulai pada 21 Januari 2024.

“Jadi hari ini kita, rapat untuk menyampaikan aturan-aturan di dalam kampanye terutama ini yang akan dilaksanakan nanti tanggal 21 Januari 2024. Ini ada 2 metode lagi yang metode kampanye yang belum dilaksanakan partai politik, yaitu yang pertama metode kampanye rapat umum. Nanti baru boleh dilaksanakan tanggal 21 Januari dan juga metode kampanye iklan. Iklan di media massa, media cetak, elektronik daring dan lainnya ini. Sebelumnya kan belum bisa dilaksanakan, nanti tanggal 21 Januari sudah bisa dilaksanakan oleh partai politik,” ujar Iyan Sopian.

Baca Juga  Ibu Korban Dugaan Penganiayaan Oknum Anggota Dewan Sebut Anaknya Alami Trauma

Selain itu dalam rapat koordinasi itu juga disepakati jadwal tentang pelaksanaan rapat umum yang akan dilaksanakan oleh partai politik di wilayah Sumedang.

“Jadwalnya kita tadi sudah sampaikan, tinggal nanti kita SK-kan jadwal kampanyenya, untuk selanjutnya kita bagikan kepada partai politik dan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut KPU Sumedang mengingatkan partai politik wajib untuk membuat laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) setelah selesai melakukan kampanye yakni pada 10 Februari 2024.

Baca Juga  Danang Terpilih Jadi Ketua Umum IGI Pusat, Ini Harapan IGI Sumedang

Sanksi keras bagi partai politik yang tidak menyampaikan LPPDK yakni jika ada calon terpilih tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih atau tidak akan dilantik.

“Dan kalau partai politik tidak menyampaikan lppdk ini ada sanksinya. Ini tertera di undang-undang 7 2017 tentang pemilihan umum. Sanksinya apa? sanksinya itu, ketika ada calon terpilih calon terpilihnya itu tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih, tidak akan dilantik,” ujar Iyan Sopian usai melakukan Rakor Persiapan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pemilu 2024 di Pondok Hanjuang Hegar, Cimalaka, Sumedang. Kamis, 18 Januari 2024.

Baca Juga  Pengendara Sumedang-Cirebon Diminta Waspada, Jalur Cireki Kembali Amblas

Sementara sebelumnya partai politik pun wajib melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), namun menurut Iyan seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Sumedang telah seluruhnya memberikan LADK pada 7 Januari 2024 lalu sehingga tidak ada partai politik yang terkena sanksi.

“Di Sumedang semua partai politik sudah melaporkan LADK-nya dan kalau ada partai politik yang tidak melaporkan LADK ini, partai politik akan dibatalkan sebagai peserta pemilunya di wilayah tersebut. Jadi Sumedang semuanya melaporkan, jadi tidak ada yang dibatalkan sampai 7 Januari 2024,” imbuhnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK