Sumedang, 23 Juni 2025 — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, mengumumkan rencana pelaksanaan retret nasional bagi seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Tito saat konferensi pers usai membuka Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (23/6/2025).
“Presiden sudah memberikan arahan kepada saya untuk menyelenggarakan retret bagi para Sekda se-Indonesia, baik dari tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota,” ujar Tito kepada awak media.
Peran Strategis Sekda Dinilai Penting
Tito menekankan pentingnya peningkatan kapasitas bagi para Sekda yang merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) senior dan memiliki peran sentral dalam menjaga kesinambungan pemerintahan daerah. Sekda juga menjadi penghubung utama antara kepala daerah yang dipilih secara politik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional.
“Para Sekda ini adalah ASN paling senior di daerah. Kalau kepala daerah punya tanggung jawab geopolitik karena dipilih langsung oleh rakyat, maka Sekda-lah yang menjadi motor koordinasi pemerintahan secara administratif,” jelasnya.
Retret Sekda Akan Digelar di Akmil Magelang
Rencananya, retret untuk para Sekda akan diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih untuk memberikan suasana pembelajaran yang lebih berkarakter dan berdisiplin tinggi, sekaligus menyelaraskan semangat kebangsaan.
Meski demikian, Tito menyatakan waktu pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap pembahasan dan belum ditentukan secara resmi.
Kepala Daerah yang Belum Retret Bisa Bergabung
Tito juga mengungkapkan bahwa kepala daerah yang belum sempat mengikuti retret pada gelombang pertama maupun kedua, akan dipertimbangkan untuk bergabung dalam kegiatan bersama para Sekda.
“Itu menjadi pertimbangan kami. Bisa jadi mereka nanti ikut bareng dengan retret Sekda, karena materinya relatif sama,” ujarnya.
Retret Sekda ini diharapkan menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sinergi antara kepemimpinan politik dan birokrasi profesional, demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.***
