Menu

Mode Gelap

ARSIP · 15 Jul 2010 10:06 WIB ·

Antisipasi Dampak Sosial Jatigede

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

Satu keluarga tertimbun tanah saat longsor terjadi di Dusun Cukanggaleuh, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sabtu, 22 Januari 2022.

KOSAM / SO LONGSOR CISURAT: Satu keluarga tertimbun tanah saat longsor terjadi di Dusun Cukanggaleuh, Desa Cisurat, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sabtu, 22 Januari 2022.

Dampak Sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan Pembangunan Bendungan Jatigede memang sudah terasa, untuk hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan berbagai upaya dalam menangani dampak sosial tersebut salah satunya melalui Kesepakatan bersama atau MoU dengan lima kementrian, Gubernur dan 3 Kabupaten yang terlibat.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kabupaten Sumedang Yosef Suhayat mengatakan Naskah MoU tentang penanganan dan penyelesaian aspek sosial dan lingkungan pembangunan waduk Jatigede sudah dibuat dan tinggal ditandatangani semua pihak. Lebih lanjut Yosef menuturkan Ruang lingkup MoU adalah  penyelesaian pembebasan lahan, pemindahan  penduduk, penanganan cagar budaya dan konservasi  lahan kritis sumber daya air di daerah aliran  sungai Cimanuk, pemberdayaan ekonomi serta  perencanaan dan pengendalian dampak sosial.

Baca Juga  Proyek Geotermal Tetap Dibangun

Disamping Kesepakatan bersama, Bupati Sumedang juga membuat  perjanjian kerjasama Diantara pihak pihak terkait tentang peran dan tanggungjawab masing-masing pihak. Dalam perjanjian kerja sama yang menandatangani adalah pejabat teknis, seperti dirjen serta sekretaris daerah.  Demikian dijelaskan Yosep Suhayat..

Baca Juga  360 Peserta Audisi Sarimi Padati GIM

Terkait peran relokasi, menurut Yosef dalam perjanjian tersebut pihak dirjen bertanggungjawab mulai dari  melaksanakan relokasi jalan, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana lokasi pemukiman  baru hingga menyediakan dana untuk kegiatan secara proporsional.  Menurutnya, pembuatan MoU hingga perjanjian kerjasama dilakukan untuk membagai peran dan tanggungjawab. Selama ini peran dan tanggung jawabnya belum jelas karena tak adanya  koordinasi sehingga dengan MoU menjadi lebih jelas lagi.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

Baca Lainnya

Warga OTD Kembali Berujuk Rasa

26 September 2012 - 12:30 WIB

EVA PURNAMA DEWI WAKILI JABAR KE NASIONAL

1 Oktober 2011 - 08:11 WIB

Proyek Waduk Jatigede Diminta Diwaspadai

29 September 2011 - 16:12 WIB

Eba, Dibangun TPT

26 September 2011 - 20:27 WIB

BPN Sumedang Rayakan HUT Agraria ke 51

23 September 2011 - 18:49 WIB

Bahaya! Kasus Bansos Pemkot Banyak Dipendam Media

22 September 2011 - 15:38 WIB

Trending di ARSIP