Para aparatur desa di Jatinunggal keluhkan oknum wartawan yang dengan sengaja bersikap melakukan tekanan yang ujungnya tak lebih hanya meminta uang.
Hal itu dirasakan oleh para kepala desa yang mendapat jatah sertifikasi prona di beberapa desa di Jatinunggal yang sebelumnya memungut biaya administrasi Rp 400 ribu.
Menurut Kepala Desa Sarimekar, Maman Mulyaman, ia dan beberapa kades lainnya memang telah kedatangan oknum wartawan yang sengaja menanyakan perihal pungutan administrasi prona, namun menurut Maman, setelah melakukan perbincangan pada ujungnya oknum wartawan tersebut mengarah ke permintaan uang. Walau memang, lanjut Maman, oknum tersebut tak meminta langsung.
“Bilangnya sih, yah selayaknya saja, namun begitu saya juga kan merasa sedikit tertekan, tapi ya akhirnya saya kasih juga,” ujar Maman baru-baru ini saat bertemu Sumedanonline di Kantor Kecamatan Jatinunggal.
Maman menyebutkan, bukan dirinya saja sebenarnya yang merasa gerah dengan ulah oknum wartawan seperti itu, menurut ia desa lainnya juga, terutama yang mendapatkan jatah sertifikasi prona mengalami hal yang sama, bahkan memberikan uang kepada oknum tersebut.
“Yah kisaran lima ratus sampai satu juta, padahal kami juga kan belum terkumpul dari dana aministrasi prona itu,” ungkap Maman.
Salah seorang kepala Desa lainnya, yang tak mau disebut namanya membenarkan adanya oknum wartawan yang meminta uang satu juta, namun kades tak memberi karena memang tak mempunyai uang.
“Muhun aya nu nyuhungkeun sajuta, mung teu dipasihan da teu gaduh artosna, nya ku abdi teh dipasihan kanggo bensin we,” ungkapnya.
Sementara itu Kasitrantibum Kec. Jatinunggal,Deddy Kusmana, mengakui banyaknya keluhan aparatur desa perihal tersebut.
“Memang saya sudah mendengar hal itu, bahkan sudah ada yang bilang kepada saya, katanya para kades sudah ngasih uang kepada oknum wartawan tersebut, tapi hal ini belum kami bahas secara serius,hanya pembicaraan saat berkumpul saja,” jelasnya. (Nan)***
