Gakin di Cileles Tagih BLSM

• Penulis: Fitriyani Gunawan
• Editor: Redaksi
• Terbit: Selasa, 25 Jun 2013 09:18 WIB

JATINANGOR – Pascakenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah belum lama ini, sejumlah warga kurang mampu di Jatinangor mempertanyakan konpensasi BBM. Pasalnya, konpensasi BBM dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bagi rakyat miskin belum didapatkan masyarakat.
Salah seorang warga kurang mampu di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Yayat (56) mengaku sampai saat ini belum menerima BLSM maupun didata oleh pemerintah terkait bantuan konpensasi BBM. Padahal, dirinya termasuk orang yang kurang mampu yang mengharapkan bantuan itu.
“Sampai saat ini saya belum didata maupun diberi bantuan BLSM. Tahun lalu waktu ada bantuan langsung masyarakat saya terdata. Mungkin belum waktunya atau karena apa,” ujar pria yang berprofesi sebagai buruh serabutan itu, kepada Jatinangor Ekspres, kemarin.
Hal senada dikatakan warga Desa Mekargalih, Enur (48). Dirinya belum menerima apalagi didata pemerintah untuk menerima manfaat BLSM. Padahal dirinya sangat membutuhkan bantuan langsung tersebut. Sebab, menghadapi bulan puasa dan tahun ajaran baru, beban kebutuhan hidup meningkat.
”Apalagi dengan kenaikkan harga BBM bisa berdampak pada biaya hidup. Seperti belanja kebutuhan pokok, biaya masuk sekolah, dan lain-lain. Program bantuan pemerintah meskipun tidak mencukupi, tetapi sedikit membantu,” kata Enur
Menanggapi itu, Sekretaris Camat Jatinangor, Juni Sujatnika, mengatakan berdasarkan informasi dari pihak PT Pos baru memberikan daftar penerima BLSM melalui RT dan RW berdasarkan pendataan dari BPS. Namun, kartunya belum diterima oleh masyarakat. Adapun masalah teknisnya, tergantung perintah dari pusat.
“Masalah teknis hanya pihak Pos dan BPS yang tahu. Kami hanya menjadi fasilitator saja. Termasuk masalah pendataan berdasarkan rekomendasi RT dan RW setempat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR-RI Dapil (Sumedang Majalengka Subang), Maruar Sirait mengatakan naiknya harga BBM jangan sampai dijadikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
Menurut Maruar, naiknya harga BBM maka konpensasi berupa BLSM akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Namun hal tersebut  jangan sampai tidak tepat sasaran.
“Terbukti banyak masyarakat yang mengeluh karena tidak terdata dalam penerima BLSM. Padahal mereka adalah orang yang paling berhak sebagai penerima BLSM,” saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Sehingga, dipastikan akan banyak BLSM yang menjadi program pemerintah itu tidak tepat sasaran.
“Ini akan kami jadikan bahan kajian bahwa pemerintah harus benar-benar mendata masyarakat penerima BLSM yang sesuai dengan fakta di lapangan, jangan sampai salah sasaran,” pungkasnya. (imn)