Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Senin, 30 Oktober 2017 - 13:26 WIB

Perwakilan orang terdampak Jatigede geruduk KemenPUPera, ini hasilnya



JAKARTA – Sejumlah perwakilan orang terdampak (OTD) Jatigede mendatangi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPera) Republik Indonesia di Jakarta, hari ini (30/10/2017).

Kedatangan mereka ke Pusat, karena merasa perjuangannya selama ini tidak direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Sumedang dimana mereka tinggal. “Alhamdulillah hari ini, tanggal 30 Oktober hari Senin kami para delegasi OTD Jatigede para pejuang OTD Jatigede, tidak henti hentinya berjuang. Sampai hari ini kami melakukan kunjungan ke kementerian PUPR, alhamdulillah kita diterima oleh Kepala Bendungan wilayah timur Bapk Ir Erlangga bersama kepala Satker Jatigede dan staff di PUPR,” kata Mulyana.

Menurut dia, kedatangannya tersebut ke Jakarta ingin agar pemerintah segera dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi di Jatigede. “Karena sampai saat ini masih banyak permasalahan yang terjadi, terutama tiga permasalahan yang belum terselesaikan diantaranya permasalahan santunan baik kategori A maupun B,” jelasnya.

Baca Juga  Ini tanggapan Sekda Sumedang, terkait 60 KK yang belum dibayar Dampak Jatigede

Dari pertemuan dengan KementerianPUPera tersebut timbul solusi yang terbaik, dimana ada arahan dari Erlangga, supaya pemerintah dapat mengajukan usulan pembayaran ke Kementerian Keuangan. “Agar  pembayarannya cepat dapat dilaksanakan, maka harus segera dilaksanakan proses incracht, atau proses mediasi, proses di Sidang PN Sumedang,” imbuhnya.

Meski demikian sebut Mulyana dia juga berharap PN Sumedang tidak ada praktik praktik mafia peradilan yang justru memberatkan OTD Jatigede yang ingin segera mendapatkan hak haknya. “Kami sebagai perwakilan warga OTD, akan mendorong pada PN Sumedang agar tidak terjadi mafia mafia peradilan dengan adanya biaya biaya persidangan yang begitu mahal. Karena yang kami inginkan hak hak kami terutama santuna Kategori A dan B yang sangat kami harapkan, makanya proses segra di dorong lebih cepat,” ungkapnya.

Sementara untuk permasalahan 1982-1986, yakni masalah tanah terlewat, salah ukur, salah klasifikasi, ssalah luas, termasuk dengan  bangunan bangunan yang di dalam wilayah Permendagri 15/1975 yang belum terselesaikan, dan di wilayah perpres 1/2015 bangunan di wilayah evelasi dan rencana lingkar, OTD berharap segera diselesaikan. “Kita sudah mempunyai surat pelepasan hak (PH). PH itu kami usulkan, bahwa PUPR sudah melakukan hal terbaik harus melakukan legal opinion dari Kejati. Maka kami nanti, akan mendorong Kejati agar segera mengeluarkan legal opinion nya dan tentu saja berpihak ke kita masyarakat, semua yang sudah PH akan terima pembayarannya,” tandasnya.

Baca Juga  OTD Jatigede sambangi DPP PKS dan Gerindra, ini yang mereka sampaikan

Mantan Kepala Satker Jatigede Sumedang Sekarang Menjabat Kasubdit Bendungan Wilayah Barat Erlangga membenarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Jatigede salsatunya harus adanya legal opinion dari Kejaksaat tinggi Jawa Barat. “Untuk penyelesaiannya melalui jalur legal opinion, di luar itu kita juga mendorong pemerintah daerah untuk aktif untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ungkap Erlangga.***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pilihan Redaksi

Duh, Investor Abal-Abal Janjikan Perbaikan Jalan Lingkungan
PT. Sagara Purnama dan Marwah Skin Clinic memberikan donasi berupa alat pelindung diri (APD), cairan desinfektan dan alat penyemprotannya, masker, sarung tangan, dan hand sanitizer.

SUMEDANG

PT. Sagara Purnama Sumbang Bantuan APD ke Polres Sumedang

Pilihan Redaksi

Sumedang Kota diguyur hujan
Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi PKS, Rahmat Juliadi saat melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dalam penanggulangan bencana longsor dan banjir di Kabupaten Sumedang.

SUMEDANG

Sigap Penanggulangan Longsor Sumedang, Rahmat Apresiasi Dinkes dan DVI Biddokkes Polda Jabar

JATINANGOR

Ribuan buruh mulai masuk Rancaekek

Nasional

Iwa Karniwa : Terimakasih Telah Menjadikan Jabar Kondusif
Komisi III DPRD Sumedang, drg. H. Rahmat Juliadi, M.H. Kes.

Pilihan Redaksi

Hasil Rapid Test, Tujuh Positif Empat Diantaranya Tenaga Medis

Pilihan Redaksi

OTD Jatigede Samakan Nasibnya Seperti Warga Asmat