Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Kamis, 5 Oktober 2017 - 13:40 WIB

Rakor Pembebasan Lahan IPP, Disrumkimtan: Tahap pengukuran

Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin memimpin Rapat Koordinasi Pembebasan Lahan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) yang bertempat Aula Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disrumkimtan) Kabupaten Sumedang, Rabu (4/10/2017).

  GAMBAR_25168: Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin memimpin Rapat Koordinasi Pembebasan Lahan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) yang bertempat Aula Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disrumkimtan) Kabupaten Sumedang, Rabu (4/10/2017).


SUMEDANG – Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin memimpin Rapat Koordinasi Pembebasan Lahan Induk Pusat Pemerintahan (IPP) yang bertempat Aula Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disrumkimtan) Kabupaten Sumedang, Rabu (4/10/2017).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Disrumkimtan, Kabid Disrumkimtan, perwakilan dari Polres, pengadilan, kejaksaan, Kabag Tapem, serta peserta rapat lainnya.

Kabid Pertanahan Yayat Mokhamad T.H.,S.Sos menyampaikan, pokok utama dari pertemuan ini yakni membahas mengenai pelaksanaan pembebasan lahan IPP kabupaten Sumedang yang pada saat ini masih dalam tahap pertengahan atau tahap pengukuran. ”Kami harap dengan adanya pertemuan ini kita dapat menyelesaikan segala permasalahan terkait dengan pembebasan lahan IPP Kabupaten Sumedang agar pada pelaksanaannya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan”, ujarnya.

Kepala Disrumkimtan Ir.H Gungun Ahmad Nugraha, MT mengatakan, pada tahun 2017 pembebasan lahan hanya sekitar 1 Hektare dari keseluruhan 32 Hektare, sehingga dari perencanaan awal baru terealisasi 12 Hektare ditambah 1 Hektare untuk tahun ini.

Baca Juga  Pejabat ke Bali ikut pameran, SOTK baru atau ultah. Ini Jawaban Sekda Sumedang

“Pada saat ini alhamdulilah sudah pada tahap pengukuran. Namun pada pelaksanaannya ada sedikit permasalahan seperti dari 8 pihak yang memiliki lahan ada yang memang merasa diuntungkan ada juga pihak yang merasa dirugikan.”ujar Gungun.

Disampaikan lebih lanjut oleh Gungun, sebagai tindak lanjut penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi, pihak Disrumkintan telah melakukan pengukuran ulang dengan harapan tidak terdapat lagi hal-hal yang berdampak tidak baik.

Sementara itu, Sekda Zaenal mengatakan tanah yang akan dibebaskan merupakan program dari Pertanahan/BPN yang disebut program LC (Land Consolidation), dimana program LC ini dilaksanakan di seluruh indonesia. “Ada sekitar 90 proyek/program yang dilaksanakan dan yang terealisasi hanya 2 proyek, kemudian Sumedang termasuk 98 lokasi program LC yang tidak terealisasi, pada akhirnya lokasi yang semula untuk program LC ini oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang sebagai pengganti dari lahan Kareumbi,”ungkap Zaenal.
Dijelaskan sekda, Pemda sudah berkonsultasi dengan Kementerian Agraria untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat sejak puluhan tahun lalu yang menunggu keputusan tentang pembayaran tanah. Dikatakan Zaenal, keputusan akhir yang diperoleh dari pusat adalah LC itu tidak dapat dicabut.

Baca Juga  Sekda Hadiri Hari Jadi Padepokan Masyarakat Adat Sumedang Larang

“Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mendapatkan bantuan dari Provinsi untuk pembebasan tanah Polres sebesar 8 Milyar, dan saya harap pembebasan tanah kali ini tidak akan gagal lagi,”tutup Zaenal. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

SUMEDANG

Daging Ayam Mulai Naik

Pilihan Redaksi

Pemeran Video Asusila Ditangkap Satreskrim Polres Sumedang

KESEHATAN

BPJS Kesehatan Masuk dalam Mal Pelayanan Publik Sumedang

Pilihan Redaksi

Kasepuhan Cirebon Doakan Daniel Sukses Jadi Cawagub Jabar

Halo Polisi

Polsek Cimanggung Gelar Operasi Yustisi, Kapolsek: Ingatkan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pilihan Redaksi

Tingkatkan Pelayanan Disduk Akan Tambah Kendaraan Operasional

SUMEDANG

Mang Ade imbau ortu agar anaknya mencintai masjid

OLAHRAGA

Jaga Solidaritas, Pelaksana BPNT Gelar Pertandingan Futsal