SUMEDANG.ONLINE, DPRD JABAR (12/2/2020) – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Ridwan Solihin angkat bicara berkaitan dengan polemik antara Apdesi dan PPDI. Menurut politisi PKS ini, jangan sampai karena kondisi ini kepala daerah membuat kebingungan bagi masyarakat.
“Apalagi kebingungan bagi pengelolaan pemerintahan desa. Memang membentuk lembaga atau organisasi kemasyarakatan adalah hak setiap warga negara, namun kita sangat mengharapkan khusus PPDI ini jangan sampai membuat pertikaian antar kepala desa dan aparatur desa karena keterlibatan aparatnya di PPDI,” ungkap Ridwan Solihin.
Dia memberikan saran, jika keberadaan PPDI malah bakal mengganggu kinerja tata kelola pemerintahan desa, maka bupati perlu mengajak pimpinan kedua organisasi itu untuk duduk bersama.
“Jika keberadaan PPDI mengganggu kinerja tata kelola pemerintahan desa maka bupati perlu mengajak para pimpinan kedua organisasi ini, untuk duduk bersama, meluruskan masalah yang ada. Sehingga pemerintah desa bisa fokus membangun desanya,” pungkasnya. ***IWAN RAHMAT***
