Rakor Komite Kebijakan Penanggulangan Covid-19: Bupati/Wali Kota Diminta Focus Tangani Covid-19

Pemerintah Daerah Kabuapten Sumedang mengikuti Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalui video Conference, bertempat di ruang tengah Gedung Negara Sumedang. Selasa, 3 Agustus 2021.
Istimewa/SUMEDANGONLINE
Pemerintah Daerah Kabuapten Sumedang mengikuti Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalui video Conference, bertempat di ruang tengah Gedung Negara Sumedang. Selasa, 3 Agustus 2021.

SUMEDANGONLINE, Sumedang: Pemerintah Daerah Kabuapten Sumedang mengikuti Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalui video conference, di ruang tengah Gedung Negara Sumedang. Selasa, 3 Agustus 2021.

Kegiatan Rakor tersebut dipimpin langsung Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, dan diikuti oleh Unsur Polri/ TNI, Pengurus Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat serta Bupati/Walikota se Jawa Barat.

Dikatakan Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir dalam rakor tersebut disampaikan beberapa laporan perkembangan tingkat kasus aktif Covid-19 di Jawa Barat yang disampaikan langsung oleh Sekda Jawa Barat. Sekda Jabar menyampaikan update terkini status Covid-19 dan PPKM Level 3 & 4, Update Testing Tracing dan Isoter di Jabar, Update Vaksinasi di Jabar, Update Bantuan Sosial yang di terima di Jabar.

Baca Juga  Kapolres Sumedang Ajak Pegiat Medsos Singkirkan Bahaya Radikalisme

Sementara sebut dia, arahan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil lebih menekankan agar Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat untuk fokus pada potensi pandemi Covid-19 sebagai upaya pemerintah dalam menekan kasus penyebaran Covid-19.

Baca Juga  Ini Harapan Besar Warga Karangpakuan ke Kepala Desa Anyar

“Hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden RI dengan langkah penyekatan dan penebalan PPKM harus tetap dilakukan untuk menahan mobilitas masyarakat keluar rumah, karena sampai saat ini mobilitas masyarakat masih tinggi. Diharapkan penegakan aturan PPKM level 3 dan 4 dilakukan secara tegas,” ujarnya.

Selain itu sebut dia, dalam hal penyaluran Bansos baik dari pusat dan daerah harus semakin digencarkan untuk membantu masyarakat miskin, pekerja harian, dan PKL yang terkena dampak dari PPKM.

Baca Juga  Hindari Sebaran Covid-19, Polsek Wado Gencar Pantau Pusat Keramaian Warga

“Pemerintah Daerah memfokuskan pada pemberian bansos kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas kesehatan untuk penanganan Covid 19. Terutama Tingkat kematian yang meningkat harus segera diatasi yang terkonfirmasi Covid-19 sehingga dapat dilakukan treatment secara cepat,” imbuhnya. ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK