![Aksi unjukrasa dilakukan warga Ukraina yang tinggal di Jepang mereka menunjukkan plakat selama demonstrasi mengecam Rusia atas tindakannya di Ukraina, di Kedutaan Rusia di Tokyo, Jepang 23 Februari 2022. [REUTERS/Issei Kato]](https://sumedangonline.com/wp-content/uploads/2022/02/RXZ5HKW75ZLB5AOXJIABKCTXME.jpg)
SUMEDANG ONLINE – Ukraina mengumumkan keadaan darurat selama 30 hari ke depan pada Rabu, 23 Februari 2022.
Mereka meminta warganya untuk segera mengamankan diri. Kehawatiran itu beralasan setelah terjadinya kontak bersenjata di Ukraina Timur.
“Memprediksi apa yang mungkin menjadi langkah Rusia selanjutnya, separatis atau keputusan pribadi presiden Rusia,” kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy seperti dilansir dari Reuters.
Selain keadaan darurat selama 30 hari, pemerintah Ukraina telah mengumumkan wajib militer bagi semua pria dewasa.
Sementara itu sejumlah situs milik pemerintah juga dilaporkan tidak aktif. Situs web pemerintah telah mengalami beberapa pemadaman dalam beberapa pekan terakhir, yang ditudingkan Kyiv sebagai penyebab serangan dunia maya.
Moskow membantah merencanakan invasi dan menggambarkan peringatan itu sebagai histeria anti-Rusia. Tetapi juga tidak mengambil langkah untuk menarik pasukan yang dikerahkan di sepanjang perbatasan Ukraina.
Pada hari Rabu, mereka menurunkan bendera dari kedutaan besarnya di Kyiv, setelah memerintahkan para diplomatnya untuk mengungsi karena alasan keamanan.
Amerika Serikat dan sekutunya meluncurkan sanksi tambahan terhadap Rusia, sambil menjelaskan bahwa mereka menjaga langkah-langkah yang lebih keras lagi sebagai cadangan jika terjadi invasi skala penuh.
Sanksi Uni Eropa yang disetujui pada Rabu akan menambahkan semua anggota majelis rendah parlemen Rusia yang memilih untuk mengakui wilayah separatis di Ukraina ke dalam daftar hitam, membekukan aset mereka dan melarang perjalanan.
Para pemimpin UE juga akan mengadakan pertemuan puncak darurat pada hari Kamis untuk membahas apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Inggris mengumumkan pembatasan baru yang melarang Rusia menerbitkan obligasi baru di pasar keamanannya, dan menyerukan regulator penyiarannya untuk menyelidiki saluran berita televisi internasional RT Rusia sebagai outlet propaganda.
“Akan ada sanksi yang lebih keras terhadap oligarki utama, pada organisasi utama di Rusia, membatasi akses Rusia ke pasar keuangan, jika ada invasi skala penuh ke Ukraina,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss. ***
