Home / DAERAH

Sabtu, 3 Maret 2012 - 17:45 WIB

DIPERTANYAKAN, JABATAN KADES DIPERPANJANG



Jaya Albanik

DARMARAJA – Adanya wacana Komisi A DPRD Sumedang akan memperpanjang masa jabatan Kepala Desa di wilayah genangan Jatigede, membuat gerah sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Cipaku Lama (ACL).

Ketua ACL, Jaya Albanik, menilai keputusan Komisi A tersebut terburu-buru, dan hanya memikirkan tentang prioderisasi Kepala Desa, sementara permasalahan yang mendasar dari problematika Jatigede adalah penanganan dampak sosial.

“Kenapa harus diperpanjang, aturannya kan sudah jelas, jika masa jabatan Kepala Desa itu habis maka harus diadakan pemilihan umum lagi, tapi sekarang DPRD terutama Komisi A hanya memikirkan perioderisasi Kepala Desa, seharusnya sebagai wakil rakyat, DPRD seharusnya fokus terhadap masalah dampak sosial,” papar Jaya Albanik kepada Sumeks, Jumat (2/3).

Dikatakan Jaya, sedikitnya 4 Desa yang ada di wilayah genangan yang tahun ini masa jabatan Kepala Desa-nya habis, yakni, Desa Leuwihideung, Cipaku, Jatibungur dan Cibogo di Kecamatan Darmaraja, Desa Cisurat dan Padajaya di Kecamatan Wado.

Baca Juga  Balapan Liar, Polisi dan ABG Kucing-kucingan

“Kalau hanya akan memperkuat masalah ini (prioderisasi Kades), kami akan melakukan unjukrasa besar-besaran ke DPRD dan BPMPD, karena keputusan ini tidak rasional, dan kami sangat kecewa,” ungkapnya.

Bahkan menurut informasi yang diterima Jaya, untuk legalitas aspek perpanjangan masa jabatan Kepala Desa itu akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup). “Sementara hirarkinya Perbup itu lebih rendah daripada Perda (Peraturan Daerah) dan PP (Peraturan Pemerintah), yang sudah jelas-jelas mengatur untuk melakukan pemilihan Kepala Desa jika masa jabatannya habis,” lanjutnya.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi A DPRD Sumedang, Atang Setiawan, mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat tersebut, ia mengatakan, jika memperpanjang jabatan Kepala Desa justru akan bertabrakan dengan aturan.

“Jelas kalau memperpanjang jabatan Kepala Desa itu akan bertabrakan dengan aturan yang sudah ada, tapi tidak melakukan pemilihan kepala desa. Karena masa jabatan kepala desa kan sudah jelas, dari aturannya kan 6 tahun, tapi kita mengusulkan membentuk Pjs (Pejabat Sementara), Pjs-nya dapat dari Kepala Desa yang bersangkutan di Pjs-kan, atau diangkat dari masyarakat atau pihak Kecamatan,” ujar Atang dihubungi Sumeks, melalui selulernya.

Baca Juga  Gas Bocor, Enam Warga Cintamulya Terbakar

Lebih lanjut Atang menyebutkan, ada juga aspirasi yang meminta untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), walaupun hanya berlangsung satu tahun, atau kurang dari setahun.

“Tapi itukan terlalu beresiko, artinya kita juga harus mempertimbangkan dari sisi psikologisnya, karena bagaimana pun yang namanya nyalon kepala desa pakai biaya, kita berfikir ke sana. Kita pertimbangannya pertimbangan pragmatis secara ekonomis,” lanjutnya.

Atang mengatakan pihaknya Senin (5/3) mendatang, telah mengagendakan rapat kerja di Komisi A DPRD Sumedang, dengan eksekutif, dan desa-desa berada di daerah genangan.(ign)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

DAERAH

Carry Nyelonong, Masuk Rumah

DAERAH

Menurun, Peserta LKBB di SMA Situraja

DAERAH

Dewan Apresiasi Paguyuban Himbar Buana

DAERAH

Lagi, Eba Longsor

DAERAH

Hari Ini, Warga Tarikolot Akan Datangi DPRD Sumedang

DAERAH

Warga Sambut Pembangunan Pasar Darurat

DAERAH

KOMISI VI DPR-RI TINJAU LOKASI BENCANA

DAERAH

Banyak Jalan Rusak, Eksploitasi Alam Tinggi