PDI-Perjuangan Dukung Gerakan Mahasiswa

KOTA – Ratusan Mahasiswa dari Jatinangor hari ini (Senin, 17 Juni 2013) akan melakukan aksi unjukrasa terkait rencana pemerintah yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka akan bergabung dengan ribuan mahasiswa lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia yang akan mengepung Jakarta.
Salahseorang Badan Eksekutif Mahasiswa, Andre Lukman, mengatakan ada tiga tuntutan kepada pemerintah yang akan mereka ajukan. Yakni, menolak kenaikan BBM. Kedua meminta pertanggungjawaban dari Pemerintahan SBY-Boediono. Ketiga, akan melakukan pemboikotan Pemilihan Umum (Pamilu) 2014 dan pembentukan Dewan Rakyat.
“Kalau sidang paripurna besok tentang kenaikan BBM memang benar-benar terjadi, mahasiswa akan mengepung istana presiden dan akan mengirimkan massa lebih besar lagi,” kata Andre, Minggu (16/7).
Menanggapi akan adanya aksi mahasiswa Jatinangor, Sekretaris DPC PDI-Perjuangan, Dadang Kusna, mendukung penuh aksi mahasiswa tersebut.
“Saya setuju tentang perjuangan penolakan kenaikan harga BBM, terus berjuang buat rekan-rekan mahasiswa yang masih punya rasa idealisme, membela wong cilik, tapi tentunya mari jaga Sumedang supaya tetap aman mudah-mudahan suara mahasiswa masih didengar. Kalau jeritan rakyat dan suara lantang kalangan intelektual, habis suara siapa lagi yang akan didengar oleh pemerintah. Ingat suara rakyat adalah suara Tuhan, jadi kalau rakyat marah maka Tuhan akan murka,” tandas Dadang Kusna.
Tak setujunya, partai berlambang banteng moncong putih itu karena sebut Dadang, akibat adanya kenaikan BBM itu akan menyebabkan inflasi tinggi karena harga BBM naik. “Harga barang naik, bunga kredit bank pasti naik. Nanti perusahaan akan ada efisiensi, bisa ada PHK. Lalu kenapa kita mau solusi itu? Sementara BLSM pun cuma lima bulan.” Jelasnya.
“Tanpa menaikkan harga BBM, Pemerintah pun sebenarnya bisa memperoleh, bahkan uang lebih besar dari sektor lain demi menutupi kebutuhan anggaran Rp25 triliun apabila Pemerintah memilih penghematan anggaran, Pemerintah bisa mencoret pembayaran utang luar negeri, mengurangi anggaran perjalanan dinas Pemerintah yang nilainya sekitar Rp 20 triliun tiap tahun,” lanjutnya.
Kata dia, seharusnya pemerintah lebih cerdas dalam mengelola keuangan Negara dengan tak hanya menaikan harga BBM sebagai solusi atas peningkatan angka subsidi BBM. (ign)