Pilihan Redaksi, SUMEDANG

Penanganan Dampak Waduk Jatigede Dijadwal Ulang

Penulis: Redaksi | Editor: Redaksi

SUMEDANGONLINE: Selesainya pembangunan Waduk Jatigede, masih menyisakan berbagai persoalan. Oleh karena itu, Bupati Sumedang H. Eka Setiawan meminta agar masing-masing permasalahan menyangkut dampak pembangunan waduk dibuat jadwal penanganannya secara teknis kasus per kasus.

Hal tersebut disampaikan Bupati Sumedang, setelah memimpin rapat di Ruang Cakrabuana IPP, Rabu (2/11) kemarin. Rapat tersebut dihadiri anggota DPRD Dede Suwarman, Endang Sirojudin, Titus Diah, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah H. Zaenal Alimin dan para Asisten, Kepala Satker Jatigede Harya Mulyanto, unsur BPKP perwakilan Jawa Barat,
Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat, Kantor BPN Sumedang, para Kepala SKPD, dan Camat erta Kades lokasi genangan Waduk. Turut hadir pula perwakilan orang terkena dampak (OTD) Waduk Jatigede antara lain Djaja Albanik, Sona Wijaya, Mahmudin, Ujang Dedi Suherlan, dan Rohmat.

Menurut Bupati semua permasalahan akan diinventarisasi dan ditangani oleh tim gabungan yang melibatkan perwakilan OTD, BPKP, Kabag Tapem, Kabag Kesra, dinas instansi, camat dan Kades lokasi genangan. “Hasil kerja tim akan saya pantau dan evaluasi per minggu agar terlihat peerkembangannya,” ujar Bupati.

Beberapa poin permasalahan disampaikan oleh perwakilan OTD di hadapan Bupati. Diantaranya mereka meminta kepastian ganti rugi atas tanah, bangunan dan tegakan. “Kami hanya ingin kepastian apakah akan dibayar atau tidak. Putuskan saja sekarang,” kata Bupati.

Mereka juga menanyakan kelanjutan pembayaran jalan lingkar dan penanganan 8 bidang tanah di Cibogo yang tergenang padahal tidak masuk genangan. Penanganan fasilitas sosial seperti sarana pendidikan juga menjadi poin yang turut dibahas. Mereka meminta alternatif dalam penyelesaian hak atas tanah selain harus diselesaikan di pengadilan.

Baca Juga  Diduga akibat Jatigede ada retakan di Dusun Warung Peuteuy, Polisi imbau warga waspada

Bupati menyatakan bahwa proses pembayaran atas lahan, bangunan dan tegakan yang belum selesai semua sudah ditangani oleh Satker dan BPN. “Kalau tanah tersebut sesuai ketentuan wajib dibayar, maka akan dibayar. Jika tidak sesuai maka tidak akan dibayar,” tuturnya.

Kasatker Jatigede, Harya Mulyanti menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan segala permasalahan pembebasan lahan sesuai landasan hukum yang berlaku khususnya UU No. 2 tahun 2016. Sedangkan yang menjadi prioritas pembayaran adalah akses jalan lingkar, lahan yang tertinggal pembayarannya, dan aset desa.

Sedangkan penanganan komplain tanah terkait pembebasan 1982 dan 1986 yang belum diproses masih menunggu Legal Opinion dari Kejagung. “Data yang diproses adalah data yang diserahkan oleh P2T Tahun 2012. Adapun yang tidak, akan dipelajari dan dibahas legal formalnya. Minggu ini akan ada gelar perkara mengenai hal tersebut dari Tim ke Jamdatun,” ucapnya.

Baca Juga  Bupati Sumedang tinjau pembangunan tempat ibadah di relokasi OTD Jatigede

Khusus untuk pembebasan lahan di jalan lingkar maka akan selesai di akhir Tahun 2016 sesudah penentuan lokasi (Penlok) diperbaharui. “Pada 12 Oktober 2016 Kanwil BPN Jabar telah mendelegasikan Kantor BPN Sumedang (Tim) untuk penyelesaian sisa lahan yang belum dibebaskan dan diharapkan selesai sebelum akhir tahun 2016,” tuturnya.

Ditambahan pula, pada 1 November 2016 diumumkan daftar ganti rugi pengadaan tanah di lokasi Jalan Lingkar Barat mulai Desa Cieunteung, Darmaraja, Cisurat, Sukapura, dan Cikareo Selatan serta Jalan Lingkar Timur meliputi Desa Jemah, Sarimekar, Ciranggem, dan Tarikolot. (hum)

Tinggalkan Balasan