Home / Pilihan Redaksi / SUMEDANG

Kamis, 24 November 2016 - 22:09 WIB

Polres Sumedang pasang maklumat Kapolda Jabar di sejumlah bus



SUMEDANGONLINE: Antisipasi pencarteran bus untuk digunakan aksi unjukrasa pada 25 November dan 2 Desember 2016. Jajaran aparat kepolisian melaukan penyuluhan dan pembagian maklumat Kapolda Jawa Barat ke sejumlah Perusahaan Oto (PO) bus yang ada di Kabupaten Sumedang.

Kapolres Sumedang melalui Kasubag Humas, AKP Dadang Rostia, membenarkan tentang adanya penyuluhan dan pembagian maklumat. Sebut dia, kegiatan penyuluhan dan imbauan itu dilaksanakan siang tadi (24/11/2016) sekira pukul 13.00 WIB.

“Untuk sementara hasil koordinasi tidak ada PO Bus yang ada di Kabupaten Sumedang yang dicarter untuk kegiatan unras tanggal 25 November 2016 dan 2 Desember 2016,” ungkap Kasubag Humas Polres Sumedang, AKP Dadang Rostia.

Selain itu sebut dia, jajarannya pun telah melakukan pemasangan maklumat Kapolda Jabar di terminal Ciakar, termasuk di sejumlah bos yang melintas kawasan Sumedang.

Berikut Petikan Maklumat Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Bambang Waskito, bernomor Mak/01/XI/2016 tertanggal, Rabu 23 November 2016, di antaranya :

1. Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, mematuhi pembatasan waktu yang telah ditentukan, memenuhi hak dan kewajibannya serta mematuhi UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan sebelum pelaksanaan agar memberitahukan tiga hari sebelumnya secara tertulis kepada kepolisian setempat.

Baca Juga  Pembongkaran Bangunan SD Tanpa Koordinasi, Disdik Berang

2. Tidak mengirimkan massa dalam jumlah besar untuk mengikuti aksi unjuk rasa di maksud, untuk penyelesaian permasalahan hukum berikan kepercayaan kepada Polri dan Pemerintah, yakinlah bahwa Polri dan Pemerintah, dapat menyelesaikan perkara ini secara profesional, normatif, transparan, dan berkeadilan.

3. Tidak membawa alat peralatan yang dapat berpotensi terjadinya perbuatan pidana, dengan membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, menguasai senjata api, amunisi atau bahan peledak, penusuk dan alat pemukul dapat di kenakan sanksi hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya 10 sampai 20 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

4. Tidak menghasut atau memprovokasi dengan lisan atau tulisan, supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, dapat dikenakan sanksi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP.

5. Tidak menyebarkan atau meneruskan informasi elektronik yang bemuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dan menimbulkan rasa kebencian permusuhan individu, atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan elektronik, media elektronik, media sosial, dapat dikenakan sanksi pidana paling lama enam tahun penjara atau paling banyak denda Rp 1 miliar, sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Baca Juga  Kapolres Sumedang Cek Lagi Kesiapan Pos Penyekatan Ops Ketupat Lodaya 2021

6. Tidak melawan perintah, menghalangi-halangi, atau menggagalkan petugas Polri yang sedang menjalankan tugasnya dan berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh petugas yang berhak, dapat dikenakan sanksi hukuman 4 bulan 2 minggu atau denda Rp 9.000, sebagaimana dimaksud Pasal 216 ayat (1) KUHP dan Pasal 218 KUHP.

7. Para pihak yang mendukung dan memberikan fasilitas, sarana prasarana kepada pengunjuk rasa yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi sebagai turut serta atau intelectual dader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP.

8. Pada saat melaksanakan unjuk rasa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu jalan (Tol, Arteri dan Khusus) sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) dipidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

BISNIS

Bekraf Indonesia Akan Gelar Workshop di Sumedang

Nasional

Penahanan AI Kemungkinan Besar Diperpanjang
Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Sumedang, H. Acep Anwar, menyebutkan masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Sumedang.

SUMEDANG

Curhat Asosiasi Penghulu Cabang Sumedang: Angka Perceraian Tinggi dan Kendala Surat Vaksin

Pilihan Redaksi

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang Potong Hewan Kurban

SUMEDANG

Kapten Inf. Dedi Ruanto , Lakukan Pembinaan Peta Jarak Jaring Teritorial
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkunjung ke Comand Center di Gedung Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Minggu 23 Mei 2021.

Pilihan Redaksi

Tempati Urutan Pertama di Indonesia, Emil Apresiasi Pengembangan e-Government di Sumedang

SUMEDANG

macet, karnaval mobil hias

Pilihan Redaksi

Duh, Investor Abal-Abal Janjikan Perbaikan Jalan Lingkungan