Posisi Bupati Sumedang terancam , jika tak tangani kasus ini segera

SUMEDANG – Bupati Sumedang, H Eka Setiawan, jika tak serius dalam menangani permasalahan dampak sosial akibat pembangunan bendungan Jatigede, atau abai terhadap permasalahan yang terjadi terhadap kesejahteraan masyarakat Sumedang. Menurut Wakil Ketua DPRD Sumedang, Edi Askhari, tidak menutup kemungkinan pihak DPRD Sumedang akan mengeluarkan tak hanya hak interplasi tapi juga hak angket.
“Sumpah kita itu, sumpah untuk mengikatkan kesejahteraan. Oleh karenanya, kalau bupati tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tidak melaksanakan yang sudah kita rumuskan. Apabila tidak ditindaklanjuti, DPRD juga bisa mengambil langkah-langkah. Kita bisa membuat, bukan hanya hak interplasi lagi. Kalau bupati mengabaikan ini, kita akan buat hak angket,” ungkap Edi.
Disinggung tiba-tiba muncul 5 ribu angka, apakah sebelumnya pemerintah juga abai terhadapa hal itu, sehingga tidak terdeteksi dari awal. “Sudah terdeteksi, kita menghormati juga, kita mengapresiasi bupati juga sudah melakukan langkah-langkah reaktif, tetapi tidak parsial. Ini harus terkonsepsi dalam bentuk kebijakan dan harus komprehensip, tidak diberi diberi gitu ya. Sekali lagi, kalau bupati mengabaikan, DPRD bisa menggunakan haknya, kita bisa menggunakan hak angket,” tambahnya.
Ditanya, apakah tidak komprehensifnya penanganan lantaran rumah-rumah warga terdampak Jatigede secara fisik bagus-bagus. “Ya, jangan melihat satu pihak, lihat desa-desa yang lain. Lihat daerah-daerah relokasi yang dipangangonan, jangan hanya melihat kesana (bagusnya bangunan). Tapi harus melihat secara komprehensif. Kalaupun rumahnya bagus, tetapi kalau tidak punya penghasilan, belum tentu mereka bisa makan, ini kan persoalan. Kita tidak boleh melihat satu sisi,” tandasnya.***