Anggota DPRD Sumedang dari Daerah Pemilihan Sumedang 5, Asep Kurnia dari Partai Golkar, ada Dudi Supardi dari PAN dan Warson dari GERINDRA, melakukan monitoring dan pengawasan kesiapsiagaan relawan desa terutama dalam melakukan pencegahan penyebaran covid 19 dan peroses pendataan bantuan dari pemerintah.

Anggota DPRD Sumedang dari Daerah Pemilihan Sumedang 5, Asep Kurnia dari Partai Golkar, ada Dudi Supardi dari PAN dan Warson dari GERINDRA, melakukan monitoring dan pengawasan kesiapsiagaan relawan desa terutama dalam melakukan pencegahan penyebaran covid 19 dan peroses pendataan bantuan dari pemerintah./SUMEDANG ONLINE

Anggota DPRD Sumedang dari Daerah Pemilihan Sumedang 5, Asep Kurnia dari Partai Golkar, ada Dudi Supardi dari PAN dan Warson dari GERINDRA, melakukan monitoring dan pengawasan kesiapsiagaan relawan desa terutama dalam melakukan pencegahan penyebaran covid 19 dan peroses pendataan bantuan dari pemerintah.

Akur Minta Optimalkan Program Sapa Warga dan Segera Cairkan DD Tahap 2

SUMEDANG.ONLINE – Anggota DPRD Sumedang, Asep Kurnia, meminta agar pemerintah desa dan kabupaten dapat memaksimalkan program Sapa Warga dan Layanan Aduan Pemda. Hal itu lantaran masih adanya keluhan di lapangan, berkait dengan persoalan perbedaan calon penerima bantuan hasil pendataan desa dengan rencana penerima realisasi bantuan dari Pemerintah.

“Persoalan yang muncul di lapangan masih ditemukannya persoalan perbedaan calon penerima bantuan hasil pendataan desa dengan rencana penerima realisasi bantuan pemerintah. Sehingga hal tersebut kami meminta desa mengoptimalkan program sapa warga dan layanan aduan pemda terkait keluhan ditemukannya warga yang belum menerima bantuan padahal memiliki hak menerima bantuan,” ujar Asep Kurnia saat bersama anggota DPRD Lainnya dari daerah Pemilihan Sumedang 5 melakukan pemantauan di Posko Relawan Desa.

Persoalan lain yang timbul yang terdapat Dana Desa (DD) yang cair lebih awal, jauh sebelum Covid-19 terjadi. Sehingga ada Pemerintah Desa yang telah membelanjakan sesuai dengan rencana awal. “Oleh karena itu setelah ada aturan dana desa bisa digunakana BLT desa. Kesulitan memenuhi ketentuan itu seperti terjadi di Desa Cikahuripan dan Pasir Nanjung.Karena itu kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera mencairkan anggaran Dana Desa tahap kedua,” tandasnya.

Sebagai informasi monitoring dan pengawasan dilakukan Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Sumedang 5 diantaranya selain Asep Kurnia dari Partai Golkar, ada Dudi Supardi dari PAN dan Warson dari GERINDRA. Mereka melakukan monitoring dan pengawasan kesiapsiagaan relawan desa terutama dalam melakukan pencegahan penyebaran covid 19 dan peroses pendataan bantuan dari pemerintah. *ACENG*