Menu

Mode Gelap

Nasional · 16 Jul 2020 19:52 WIB ·

Sanksi Tak Pakai Masker, Gubernur: Bisa Denda Atau Sanksi Sosial

REPORTER: RADIO RAJA FM | EDITOR: FITRIYANI GUNAWAN

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (16/7/2020).

PIPIN/HUMAS JABAR BERI KETERANGAN: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (16/7/2020).

KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus mematangkan regulasi yang mewajibkan pemakaian masker bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang publik. Regulasi tersebut nantinya mengatur sanksi dan denda bagi pelanggar.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah pusat akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait kedisiplinan masyarakat selama pandemi COVID-19.

Dalam Inpres tersebut, kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil, terdapat sanksi bagi masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti pakai masker. Tujuannya meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan.

“Kemarin Pak Jokowi menyampaikan bahwa minggu ini akan keluar Inpres untuk pendisiplinan selama pandemi yang didalamnya ada kewajiban memakai masker, ini menambah kekuatan dasar hukumnya,” kata Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (16/7/2020).

Baca Juga  Pekerja Terkena PHK dan Dirumahkan Akan Masuk Program Kartu Prakerja Secara Bertahap

Kang Emil mengatakan, denda sebesar Rp100-150 ribu hanya salah satu opsi sanksi bagi masyarakat yang tak memakai masker. “Sanksi sosial tercantum. Jadi, pilihannya adalah bayar denda atau sanksi sosial, bukan hanya denda tapi dua-duanya kami persiapkan,” ucapnya.

Kang Emil menyatakan, pemberlakuan sanksi tersebut bertujuan meningkatkan kedisiplinan masyarakat terapkan protokol kesehatan di ruang publik. Sebab, kedisiplinan masyarakat amat penting dalam pencegahan penularan COVID-19.

“Tidak ada yang namanya hukuman yang disukai, dulu waktu helm juga protes tidak nyaman, tapi lama-lama helm jadi kebiasaan, masker juga seperti itu,” katanya.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (16/7/2020), mengatakan, pihaknya intens mematangkan regulasi tersebut.

Baca Juga  Peliputan Pilkada. Polda Minta Tetap Berimbang

“Ada akademisi yang terlibat dalam penyusunan (regulasi). Nanti bentuknya Peraturan Gubernur (Pergub). Jadi, aturan tidak hanya untuk pelanggar yang tidak menggunakan masker, tapi juga yang menyangkut protokol kesehatan,” kata Daud.

“Protokol kesehatan itu yang pokoknya ada tiga. Ada masker, jaga jarak, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ini yang kira-kira akan diatur dalam aturan ini,” imbuhnya.

Regulasi tersebut ditargetkan selesai dan berlaku pada Senin (27/7/2020). Menurut Daud, dalam regulasi tersebut, sanksi akan dibuat berjenjang. Mulai dari sanksi administrasi sampai denda.

“Sanksi administrasi bisa teguran lisan, teguran tertulis, bisa pekerjaan sosial yang harus dikerjakan, bisa juga berupa denda,” ucapnya. ***

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Mabes Polri Akan Telusuri Informasi Kebocoran Data Bank Indonesia

21 Januari 2022 - 16:39 WIB

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan telah menerima informasi peretasan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi ke bank sentral.

Tahun 2022 Seluruh Anak Yatim Rencananya Bakal Dibantu Negara

13 Agustus 2021 - 16:06 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Pabuaran, Kota Serang, Banten. Jumat, 13 Agustus 2021.

Resmi, PPKM Level 2-4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus 2021

9 Agustus 2021 - 22:14 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2 hingga 4.

Imbas Covid-19, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terima Bantuan Senilai Rp1,2 Juta

30 Juli 2021 - 13:08 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.

Kemendagri: Pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi COVID-19

29 Juli 2021 - 16:21 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Kasus Dugaan Penimbunan Obat Covid-19, Polisi Periksa 21 Saksi

29 Juli 2021 - 16:06 WIB

Kapolres Jakbar beri keterangan terkait kasus penimbunan obat Covid di Kalideres.
Trending di Nasional