Home / Nasional

Rabu, 15 April 2020 - 21:31 WIB

#LawanCorona Pemerintah Indonesia Komitmen Bantu UMKM

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat konferensi pers di Graha BNPB pada Rabu (15/4).

MENTERI KOPERASI DAN UMKM TETEN MASDUKI SAAT KONFERENSI PERS DI GRAHA BNPB PADA RABU (15/4). MENTERI KOPERASI DAN UMKM TETEN MASDUKI SAAT KONFERENSI PERS DI GRAHA BNPB PADA RABU (15/4).: Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat konferensi pers di Graha BNPB pada Rabu (15/4).


SUMEDANG.ONLINE, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melakukan upaya untuk melindungi UMKM karena tekanan ekonomi sebagai dampak COVID -19. Perlindungan tersebut berbentuk dua skema, yaitu melalui mekanisme ekonomi dan bantuan sosial.

Mekanisme ekonomi ditujukan bagi pelaku usaha yang masih bisa bertahan, sedangkan mekanisme bantuan sosial atau bansos untuk mereka yang terimbas, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, seperti mereka yang tidak bisa lagi berjualan.

”Mereka udah betul-betul harus segera ditolong. Tidak bisa lewat mekanisme ekonomi,” ujar Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat konferensi pers di Graha BNPB pada Rabu (15/4).

Teten menyampaikan bahwa ada enam program utama yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait program mitigasi dampak COVID – 19 terhadap UMKM hari ini.

Baca Juga  WTP Keenam Kali, Ketua BPK RI Serahkan Langsung LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar

“Pertama, stimulus relaksasi kredit cicilan dan bunganya selama 6 bulan untuk penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun juga penerima kredit ultra mikro di bawah 10 juta disalurkan lewat LPDB, PNM, Program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), Mekaar dan lewat ventura serta melalui pegadaian,” kata Teten.

Teten menambahkan bahwa pemerintah ingin memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru khususnya ultra mikro dengan menggunakan seluruh penyaluran kredit melalui kur, yang diperluas lewat berbagai saluran lewat BLU pemerintah, koperasi simpan pinjam, BPR maupun BMT.

Ketiga yaitu penghapusan pajak untuk UMKM selama enam bulan. Berikutnya kementeriannya akan memberikan perluasan bansos bagi ultra mikro yang memang tidak bisa lagi berusaha.

Baca Juga  Kampoeng Ramadhan 2017, Tayangan Penuh Makna dan Keceriaan

“Kita masukkan, kita usulkan di dalam program bansos, yang akan diperluas, termasuk juga kartu prakerja,” ujarnya.

Di samping itu, program lain yaitu menyasar stimulus daya beli produk UMKM serta program integrase pelaksanaan bansos, kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional.

Pada kesempatan itu, Teten juga menyampaikan mengenai katalog produk UMKM, seperti alat pelindung diri. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan Daruma yang memiliki sertifikat untuk mengontrol kualitas sekaligus mencari pasarnya.

Menghadapi dampak ekonomi yang dipicu oleh COVID – 19, Teten menyampaikan bahwa UMKM ini sebagai penyangga ekonomi di saat krisis. Pemerintah berkomitmen untuk membantu keberlanjutan UMKM untuk terus berproduksi. *JULI*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Nasional

Kejati : Kasus Ade Lebih dari Satu Kasus

Nasional

8 Unit Mobil Tabrakan Beruntun di Tol Cileunyi

Nasional

Iim Korban Tenggelam Ditemukan Tak Bernyawa
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) via PT Jasa Medivest (Jamed) berkomitmen untuk menangani limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) infeksius, khususnya limbah COVID-19. Limbah medis COVID-19 sejumlah provinsi pun ditangani Jamed.

Nasional

24 Ton per Hari, Jabar Tangani Limbah Medis COVID-19 Provinsi Lain
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam jumpa pers usai Rapat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Senin (22/6/2020).

Nasional

Angka Reproduksi Efektif di bawah 1 Terus, Tingkat Infeksi COVID-19 Jabar Terendah di Pulau Jawa

Nasional

Menpan, Minta Instansi Gunakan Absensi Elektronik
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para menteri serta Gubernur DKI Jakarta, Banten, DIY Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (31/3/20).

Nasional

Jawa Barat Membutuhkan 30 Ribu APD

Nasional

Menpora Ingin PGRI Bersinergi dengan Beberapa Program Kemenpora