Menu

Mode Gelap

Nasional · 15 Apr 2020 21:31 WIB ·

#LawanCorona Pemerintah Indonesia Komitmen Bantu UMKM

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat konferensi pers di Graha BNPB pada Rabu (15/4).

MENTERI KOPERASI DAN UMKM TETEN MASDUKI SAAT KONFERENSI PERS DI GRAHA BNPB PADA RABU (15/4). MENTERI KOPERASI DAN UMKM TETEN MASDUKI SAAT KONFERENSI PERS DI GRAHA BNPB PADA RABU (15/4).: Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat konferensi pers di Graha BNPB pada Rabu (15/4).

SUMEDANG.ONLINE, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melakukan upaya untuk melindungi UMKM karena tekanan ekonomi sebagai dampak COVID -19. Perlindungan tersebut berbentuk dua skema, yaitu melalui mekanisme ekonomi dan bantuan sosial.

Mekanisme ekonomi ditujukan bagi pelaku usaha yang masih bisa bertahan, sedangkan mekanisme bantuan sosial atau bansos untuk mereka yang terimbas, terutama di sektor mikro dan ultra mikro, seperti mereka yang tidak bisa lagi berjualan.

”Mereka udah betul-betul harus segera ditolong. Tidak bisa lewat mekanisme ekonomi,” ujar Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat konferensi pers di Graha BNPB pada Rabu (15/4).

Teten menyampaikan bahwa ada enam program utama yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait program mitigasi dampak COVID – 19 terhadap UMKM hari ini.

Baca Juga  Menpan-RB Pastikan Belum Ada Penetapan Formasi CPNS

“Pertama, stimulus relaksasi kredit cicilan dan bunganya selama 6 bulan untuk penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), maupun juga penerima kredit ultra mikro di bawah 10 juta disalurkan lewat LPDB, PNM, Program Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), Mekaar dan lewat ventura serta melalui pegadaian,” kata Teten.

Teten menambahkan bahwa pemerintah ingin memberikan suntikan pembiayaan baru, kredit baru khususnya ultra mikro dengan menggunakan seluruh penyaluran kredit melalui kur, yang diperluas lewat berbagai saluran lewat BLU pemerintah, koperasi simpan pinjam, BPR maupun BMT.

Ketiga yaitu penghapusan pajak untuk UMKM selama enam bulan. Berikutnya kementeriannya akan memberikan perluasan bansos bagi ultra mikro yang memang tidak bisa lagi berusaha.

Baca Juga  Angka Bed Occupancy Ratio Rumah Sakit di Purwakarta Menurun

“Kita masukkan, kita usulkan di dalam program bansos, yang akan diperluas, termasuk juga kartu prakerja,” ujarnya.

Di samping itu, program lain yaitu menyasar stimulus daya beli produk UMKM serta program integrase pelaksanaan bansos, kartu sembako murah dengan pelibatan warung-warung tradisional.

Pada kesempatan itu, Teten juga menyampaikan mengenai katalog produk UMKM, seperti alat pelindung diri. Dalam hal ini, pihaknya bekerja sama dengan Daruma yang memiliki sertifikat untuk mengontrol kualitas sekaligus mencari pasarnya.

Menghadapi dampak ekonomi yang dipicu oleh COVID – 19, Teten menyampaikan bahwa UMKM ini sebagai penyangga ekonomi di saat krisis. Pemerintah berkomitmen untuk membantu keberlanjutan UMKM untuk terus berproduksi. *JULI*

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Mabes Polri Akan Telusuri Informasi Kebocoran Data Bank Indonesia

21 Januari 2022 - 16:39 WIB

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., mengatakan telah menerima informasi peretasan tersebut dan akan menindaklanjuti dengan berkomunikasi ke bank sentral.

Tahun 2022 Seluruh Anak Yatim Rencananya Bakal Dibantu Negara

13 Agustus 2021 - 16:06 WIB

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Pabuaran, Kota Serang, Banten. Jumat, 13 Agustus 2021.

Resmi, PPKM Level 2-4 Diperpanjang Hingga 16 Agustus 2021

9 Agustus 2021 - 22:14 WIB

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM Level 2 hingga 4.

Imbas Covid-19, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terima Bantuan Senilai Rp1,2 Juta

30 Juli 2021 - 13:08 WIB

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 secara simbolis kepada 20 perwakilan penerima bantuan, di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7/2021) pagi. Acara ini turut dihadiri oleh penerima BPUM lainnya secara daring.

Kemendagri: Pengurusan Layanan Administrasi Kependudukan Tidak Perlu Sertifikat Vaksinasi COVID-19

29 Juli 2021 - 16:21 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19, yang dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Kasus Dugaan Penimbunan Obat Covid-19, Polisi Periksa 21 Saksi

29 Juli 2021 - 16:06 WIB

Kapolres Jakbar beri keterangan terkait kasus penimbunan obat Covid di Kalideres.
Trending di Nasional