Home / SUMEDANG

Jumat, 4 Desember 2020 - 05:53 WIB

Polri Sebut Gakkumdu Temukan 3.800 Pelanggaran Pilkada, 112 Diantaranya Naik Penyidikan

Mabes Pori bersama  Bawaslu dan Gakkumdu melakukan rapat kerja nasional di kantor Bawaslu dalam rangka persiapan akhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, Kamis (4/12/2020).

POLRI: Mabes Pori bersama Bawaslu dan Gakkumdu melakukan rapat kerja nasional di kantor Bawaslu dalam rangka persiapan akhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, Kamis (4/12/2020).


JAKARTAMabes Polri bersama Bawaslu dan Gakkumdu melakukan rapat kerja nasional di kantor Bawaslu dalam rangka persiapan akhir pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, Kamis (4/12/2020). Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa Direktur Bareskrim serta Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono turut hadir.

Menurut Argo, ada beberapa point pembahasan yang menjadi fokus Polri-Bawaslu dan Kejaksaan yang dalam hal ini tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Seperti yang disampaikan tadi oleh ketua Bawaslu yakni pada tahapan pemungutan suara antisipasi hoaks, ujaran kebencian dan mengoptimalkan kerja Sentra Gakkumdu dalam sisa tahapan kampanye dan pemungutan suara,” kata Argo dalam keteranganya.

Baca Juga  Forkompimcam Cimalaka Monitoring BLT dan BPNT di Padasari Sumedang

Sementara itu, kata Argo, Kabareskrim Polri menyampaikan bahwa Polri akan melakukan antisipasi adanya tindak pidana saat tahapan masa tenang hingga penghitungan suara.

Disamping itu, pemulihan ekonomi nasional dan penanggulangan covid disaat pelaksanaan Pilkada serentak ini tetap harus berjalan dan Polri akan melaksanakanya dengan maksimal.

“Tadi Kabareskrim menekankan mengenai kotak suara dan alat lainnya harus tepat waktu dan terjaga dari hal yang tidak diinginkan,” tandas Argo.

Baca Juga  Dianggap Abai, Ini Sanggahan Pemda Sumedang

Argo menambahkan, berdasarkan laporan Ketua Sentra Gakkumdu Ratna Dewi sejak bergulirnya tahapan Pilkada, data per 30 November 2020 Sentra Gakkumdu menemukan 3.800 kasus dugaan pelanggaran atau tindak pidana dalam Pemilu, kesemuanya telah diproses.

“112 kasus sudah sampai penyidikan. Yang paling tinggi pasal 188 dan 171, yaitu perbuatan menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Untuk 5 provinsi tertinggi, yang sudah penyidikan Sulsel, Maluku Utara, Papua dan Bengkulu,” pungkas Argo. ***

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pembinaan implementasi SAKIP yang digelar di digelar di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang, Rabu 4 November 2020.

SUMEDANG

Pimpinan Setda Terus Didorong dalam Implementasi SAKIP

Pilihan Redaksi

Dony Ajak Masyarakat Sumedang Tetap Jaga Persatuan

Pilihan Redaksi

Relokasi OTD Jatigede Masih Jadi Polemik, Pengusaha Tagih Janji Pemerintah

Pilihan Redaksi

Siang ini, Kebakaran hebat hanguskan rumah Dadang
Menyambut Hari Ulang Tahun ke-75 TNI Tahun 2020. Komando Distrik Militer (Kodim) 0610/Sumedang berkerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumedang menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah dengan mengusung tema "SINERGI UNTUK NEGERI". Kegiatan dipusatkan di Aula Juang Apet Makodim 0610/Sumedang. Kamis, 17 September 2020.

SUMEDANG

Sambut HUT ke-75 TNI, Kodim 0610/Sumedang Gelar Bakti Sosial Donor Darah

Pilihan Redaksi

Empat Kabupaten Ikuti Open Festival Drumband

Pilihan Redaksi

Ini Kronologis Mercy Z 1323 CU yang Terbakar di Depan Soto Bandung
Update perkembangan covid 19 Kabupaten Sumedang, Tanggal 09 Juli 2021.

Pilihan Redaksi

Ini Nomor Contact Center Pemulasaran Jenazah Satgas Covid-19 Kecamatan