Menu

Mode Gelap

ARSIP · 3 Jun 2010 09:07 WIB ·

Sekolah RSBI harus di Evaluasi

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan, saat memberikan sambutan pada Workshop PaDi UMKM di Aula Tampomas, Kamis, (27/1/2022).

VIA HUMAS SETDA SUMEDANG BERI SAMBUTAN: Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan, saat memberikan sambutan pada Workshop PaDi UMKM di Aula Tampomas, Kamis, (27/1/2022).

sumedangonline — Adanya pengaduan masyarakat terhadap keberadaan Rintisan Sekolah Berataraf Internasional (RSBI) yang berbiaya tinggi mengundang reaksi DPRD Sumedang untuk meminta sekolah berlabel RSBI untuk dievaluasi. Hal tersebut dikatakan Rahmat Juliadi Ketua Komisi C, pihaknya telah mengundang sekolah berstatus RSBI dan meminta keterangan atas pengaduan masyarakat.

Menurut Rahmat, Sekolah berlabel RSBI harus memiliki ukuran yang jelas dengan jaminan kelulusan yang berkualitas.  Namun faktanya pihaknya menerima banyak pengaduan yang mengatakan sekolah RSBI khususnya SMA Negeri 1 Sumedang hanya memunculkan biaya tinggi, sementara kualitas lulusannya tidak menjamin lebih baik dibanding sebelum berstatus RSBI.

Baca Juga  Teo : Tewas Akibat Tabrakan

Lebih lanjut Ketua DPRD menyesalkan ketidak hadiran Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sumedang Masduki, yang tidak memenuhi panggilan DPRD, padahal sudah diundang dua kali.

“DPRD, akan terus melakukan panggilan”Ujar Rahmat.

Sementara itu, Eem Hendrawan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mengatakan RSBI di Sumedang meliputi SMA Negeri 1 Sumedang, SMK Negeri 2 Sumedang, dan SMP Negeri 2 Sumedang.

Terkait usulan evaluasi pihaknya mengatakan pada dasarnya evaluasi akan dilakukan setiap tahun.  Adapun mengenai dampaknya terhadap pungutan biaya siswa yang membengkak sehingga membebani orangtua, Eem mengungkapkan pendanaan itu dibolehkan untuk menampung partisipasi masyarakat, tetapi harus jelas programnya.

Baca Juga  Warga Memberikan 8 Meter Tanah untuk Pengalihan Jalur Eba

Pihak Dinas Pendidikan sendiri seharusnya mengetahui apa yang diprogramkan oleh sekolah RSBI, namun Dinas Pendidikan membantah pihaknya mengetahui pungutan di sekolah RSBI, namun pihaknya menerima laporan program yang dijalankan Sekolah berstatus RSBI. Menurut Eem, iuran dari masyarakat bersifat sumbangan sukarela, tidak boleh di patok, karena kalau sudah di patok berarti tariff, dan itu yang salah karena tidak ada regulasinya.**(SO3)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Baca Lainnya

Warga OTD Kembali Berujuk Rasa

26 September 2012 - 12:30 WIB

EVA PURNAMA DEWI WAKILI JABAR KE NASIONAL

1 Oktober 2011 - 08:11 WIB

Proyek Waduk Jatigede Diminta Diwaspadai

29 September 2011 - 16:12 WIB

Eba, Dibangun TPT

26 September 2011 - 20:27 WIB

BPN Sumedang Rayakan HUT Agraria ke 51

23 September 2011 - 18:49 WIB

Bahaya! Kasus Bansos Pemkot Banyak Dipendam Media

22 September 2011 - 15:38 WIB

Trending di ARSIP