Home / JATINANGOR

Sabtu, 4 Februari 2012 - 23:47 WIB

Asep:Disdukcapil Gegabah



Jatinangor – Para kepala desa di Jatinangor mempertanyakan tarif resmi pembuatan akta kelahiran, sebab harganya kerap tidak dicantumkan dalam resi pembayaran.

“Disdukcapil Sumedang mah memang gegabah lah,” kata tokoh masyarakat Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Asep Deni G kepada Sumeks, Jumat (3/2).

Menurutnya akta kelahiran merupakan hak pokok bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam UU no 23 tahun 2006, tentang kependudukan, dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 02 tahun 2009, tentang Administrasi Kependudukan.

Baca Juga  Tak Izin Warga, Proyek TPT Terancam Dihentikan Warga

Tetapi kemudian, dilain sisi bahwa bukti data diri kependudukan ini seakan menjadi barang mahal bagi masyarakat Sumedang, terutama bagi mereka yang pendapatan dan penghasilannya jauh dari rata-rata hidup laik.

Baca Juga  Nana: Peran Kamtibmas Harus Ditingkatkan

Meski, Kementerian Dalam Negeri telah memberikan dispensasi ke masyarakat selama tiga tahun sejak UU no 23 tahun 2006 tersebut disahkan, dan seperti diberitakan sumedangonline.com sebelumnya, setiap kelahiran yang telah melampau umur satu tahun harus melalui pengadilan negeri.(SUMEKS/kos)

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

JATINANGOR

Warga Sayang, Antusias Tonton Kuda Lumping

JATINANGOR

Hindari Tabrakan, Truk Malah Nyungsep

JATINANGOR

Pelaku Pembunuh Vina Ditangkap di Mall

JATINANGOR

Jelang Mudik, PJU Dibenahi

JATINANGOR

Barat Sekular Potret Masyarakat Sakit

JATINANGOR

Agustus, PH tol Cisumdawu di Desa Sukarapih Selesai

JATINANGOR

Realisasi Pembangunan Kantor Kecamatan Jatinangor Disoal

JATINANGOR

HTI Gelar Temu Tokoh Umat Di Sabusu