APDESI Sumedang Gelar Bukber

Para Kepala Desa yang tergabung ke dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sumedang, Kamis (25/7), melaksanakan buka puasa bersama Bupati H Ade Irawan di Gedung Negara. Acara tersebut dihadiri pula oleh Ketua MUI K H Adam Malik Ibrahim, Kepala DPPKAD Uus Sundawan, dan Kepala BPMPD H Endi Ruslan beserta jajarannya.
Bupati merasa bangga bisa berada di tengah-tengah para Kepala Desa sebagai ujung tombak pemerintahan Kabupaten Sumedang. “Saya bangga dan menyampaikan aspirasi yang tinggi karena dengan berbagai macam dinamika di lapangan Bapak Ibu masih bisa hadir di sini. Semoga setiap langkah yang Bapak Ibu lakukan menjadi amal ibadah,” ujar Bupati.
Selain untuk bersilaturahmi, menurut Bupati, kegiatan tersebut merupakan sarana untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di masing-masing desa. “Sengaja saya menghadirkan Kepala DPPKAD dan Kepala BPMPD untuk bersama-sama diskusi. Mungkin ada permasalahan tolong disampaikan dan semoga ada solusi,” terangnya.
Bupati mengingatkan agar para Kades selalu berhati-hati dan teliti dalam setiap langkahnya demi keselamatan bersama. “Yang penting kita bekerja dengan iklas, cerdas, tuntas, dan penuh integritas. Selama kita benar tidak usah khawatir terhadap oknum-oknum tertentu,” ucap Bupati.
Terkait dengan pelaksanaan Pilpres, Bupati meminta agar seluruh Kades bisa menerima dan mendukung siapapun yang diputuskan sebagai presiden dan wakilnya. “Siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita. Kita merupakan kesatuan utnuk mendukung pemerintah yang sah. Jangan permasalahkan lagi siapa mendukung siapa,” kata Bupati.
Andre Yansyah Muhtar selaku Ketua APDESI mengapresiasi kehadiran para Kades dan mengajak agar seluruh Kades mampu menunjukkan kekompakan dan kebersamaan dalam mengahadapi berbagai persoalan yang dihadapi. “Terima kasih buat teman-teman Kepala Desa. Mari kita jaga nilai-nilai kebersamaan diantara kita baik dalam suka maupun duka,” ujarnya.
Diakui olehnya, tidak sedikit para Kepala Desa yang tersandung masalah hukum akibat kesalahan administrasi atau menjadi korban pihak tertentu. Oleh karena itu, ia berharap semuanya mampu merapatkan barisan. “Saya harap jangan sampai ada Kepala Desa yang terjebak untuk kesekian kalinya. Desa yang sedang bermasalah agar dapat segera mengatasinya bersama-sama,” ungkap Kades Margalaksana tersebut.
Dikatakan, kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa hendaknya membawa angin perubahan dalam pemerintahan desa yang lebih mandiri dan maju. “Mari kita songsong Undang-Undang Desa yang akan datang dengan harapan yang lebih baik dimana nantinya setap desa akan mendapatkan bantuan yang tidak sedikit dari pemerintah untuk mengelola masing-masing desanya,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia memandang perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur desa khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. “Saya mohon bantuannya dari Bapak Kepala BPMPD dan Kabid Pemdes untuk mengkaji kegiatan yang tepat bagi kami dalam rangka peningkatan kapasitas aparat desa,” pungkasnya.(*/rls)