Permasalahan Jatigede, TB: Pemkab Sumedang Tak Bergerak

SUMEDANGONLINE: Penanganan permasalahan dampak sosial Jatigede yang ‘ngayayay’ ditanggapi serius anggota DPR MPRI RI, DR. Tubagus Hasanuddin, MM. Ia bahkan menyebutkan permasalahan yang tak selesai-selesai itu, lantaran tak bekerjanya sistem pemerintahan di Kabupaten Sumedang.
“Kalau cuma kirim surat. Lalu diam menunggu, terus rakyatnya mempertanyakan itu, Pemkab hanya bisa bilang sudah dilaporkan. Tetapi ditanya progres, tidak bisa menjawab. Apa yang seperti itu yang dikatakan pelayan publik,” kata pria yang kerap disapa Kang TB, saat pertemuan dengan para wartawan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Wartawan Sumedang (Forkowas), di Kantor DPC PDI Perjuangan Sumedang, siang tadi.
Lanjutnya, sebenarnya yang sangat disesalkan itu adalah prosedur birokrasi yang ada di pemerintah kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berbelit-belit. Seharusnya, sebutnya, mereka bisa menempatkan dan menjalankan tugasnya masing-masing, mana tugas pemda, mana tugas pemprov dan mana tugas pemerintah pusat.
“Kalau semua itu sudah terpenuhi prosedur birokrasinya sudah cantik, maka hal rakyat akan di berikan oleh negara. Terus terang saya sangat menyesalkan prosedur birokrasi yang di jalankan oleh pemda dan pemprov,” ucapnya.
Selain itu, wakil rakyat yang duduk di DPRD hingga DPR RI sampai saat ini sudah banyak berusaha untuk mengawasi pergerakan dari pada pemerintah daerah ini. Namun pihak DPR hanya bertugas sebatas untuk menampung aspirasi dari masyarakat lalu disampaikan ke pemerintah, sementara eksekutornya tetap di eksekutif.
“Sebenarnya kalau tugas DPR sampai saat ini selalu berjalan. Menampung aspirasi lalu sampaikan, dan mengawasi. Tapi tidak bisa menghentikan karena memang tidak ada dasar hukumnya karena pemerintah di Indonesia sistem Presidensil. Seharusnya pemerintah lah yang harus sensitif dan aktif,” pungkasnya.