Menu

Mode Gelap

Advertorial · 30 Jul 2019 20:51 WIB ·

Pastikan Validitas Peserta PBI, Kemensos Terbitkan Keputusan Baru

REPORTER: ADMIN | EDITOR: ADMIN

BPJS-KESEHATAN1:

JAKARTA – Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019, per 1 Agustus 2019 Kementerian Sosial akan menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sejumlah 5.227.852 jiwa.

Menanggapi hal itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, penonaktifan dan perubahan ini disebabkan karena data peserta PBI tersebut belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sesuai SK Mensos Nomor 8 Tahun 2019 tentang data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2019. Dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 disebutkan bahwa Data Terpadu merupakan dasar penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan turut melakukan sosialisasi masif untuk memastikan peserta PBI yang dinonaktifkan mengetahui informasi tersebut dan paham apa yang harus dilakukan agar tetap bisa mendapat jaminan layanan kesehatan.

“Langkah penonaktifan ini juga merupakan wujud keseriusan pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam menindaklanjuti temuan BPKP soal anomali data peserta JKN-KIS beberapa waktu lalu. Harapan kami, penyempurnaan data ini bisa meningkatkan validitas data peserta PBI sehingga bantuan iuran JKN-KIS yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal.

Baca Juga  PMDS bakal kembangkan potensi wisata di Sukaratu

Iqbal pun menjelaskan, pada tahap pertama, akan dinonaktifkan peserta PBI yang tidak terdaftar dalam BDT sebanyak 5.113.842 jiwa. Sebagai penggantinya, ada 5.199.582 jiwa yang telah dilengkapi NIK valid dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Iqbal juga mengatakan, penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019. Jumlahnya tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI.

Untuk mengetahui apakah seorang peserta termasuk PBI non BDT atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1500400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).

Jika peserta tersebut termasuk PBI non BDT yang sudah dinonaktifkan, maka ia tidak bisa lagi mengakses layanan jaminan kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Solusinya, ia dapat mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI APBD yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga  Niat bakar ilalang, kakek ini malah ditemukan gosong

“Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial untuk didaftarkan dalam BDT pada periode selanjutnya,” jelas Iqbal.

Sementara jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran JKN-KIS untuk diri sendiri dan keluarganya, maka disarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri dengan pilihan hak kelas rawat yang disesuaikan kemampuan peserta membayar iuran.

“Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke segmen PBPU tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan,” kata Iqbal.

Sementara itu, bagi peserta PBI baru atau pengganti, akan dicetakkan dan dikirimkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh BPJS Kesehatan. Selama peserta belum menerima kartu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka ia bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat sesuai ketentuan dengan menunjukkan KTP elektronik atau KK. (RLS)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 69 kali

Baca Lainnya

Waspada, Hipertensi Penyakit Tak Menular Tapi Penyebab Tertinggi Kematian di Indonesia

8 November 2021 - 12:16 WIB

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, H. Aan Sugandi saat foto bersama dengan para jurnalis. Senin, 8 November 2021.

Lima Minuman Menyehatkan Mampu Meningkatkan Metabolisme Tubuh

31 Oktober 2021 - 15:47 WIB

Minuman Sehat

Hadirkan Layanan Canting Drive Thru, Teraskita Hotel Jakarta Terus Berinovasi Tanpa Batas

28 Oktober 2021 - 03:15 WIB

Hadirkan Layanan Canting Drive Thru, Teraskita Hotel Jakarta Terus Berinovasi Tanpa Batas

Buka Festival Kopi Sumedang, Wabup: Bidik Ekspor ke Mancanegara

26 Oktober 2021 - 17:39 WIB

Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan berharap kopi Sumedang makin terkenal bahkan bisa ekspor ke Manca Negara. Hal itu dikatakan Erwan saat membuka Festival Sumedang ke-3 di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Setda Sumedang. Selasa, 26 Oktober 2021.

Sumedang Gelar Pilkades Ditengah Pandemi Covid-19, Wabup Sumedang: Terapkan Protokol Kesehatan Agar Tidak Terjadi Cluster Baru

25 Oktober 2021 - 14:13 WIB

Wakil Bupati Sumedang, H Erwan Setiawan mengingatkan berbagai pihak untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021, 27 Oktober 2021 saat Apel Kesiapan Pengamanan Tahap Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Sumedang di Alun-Alun Sumedang. Senin, 25 Oktober 2021.

750 Personel Polisi Siap Amankan Pilkades Serentak di Kabupaten Sumedang

25 Oktober 2021 - 14:01 WIB

Dari sebanyak 1.200 personel dari Polres Sumedang, 750 diantaranya bakal dikerahkan untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak (Pilkades serentak) di Kabupaten Sumedang pada 27 Oktober 2021.
Trending di Pilihan Redaksi