DPRD: Pendapatan Pajak dari Parkir Jatos Lebih Rendah dari Griya Sumedang

SUMEDANG.ONLINE, JATINANGOR (4/3/2020) – Komisi II DPRD Sumedang melakukan kunjungan ke Mal Jatinangor Square (Jatos) dan Fine Wood. Hal ini terkait dengan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui pajak.

Sejauh ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jajang Heryana, pihaknya mendapatkan informasi dari pihak Bappenda Sumedang jika pendapatan pajak parkir di Jatos masih rendah dibandingkan dengan Griya Plaza Sumedang.

“Padahal tingkat okupansi kunjungan konsumen pengunjung masyarakat Kabupaten Sumedang maupun dari luar kami menilai di sini lebih banyak,” ujar Jajang Heryana pada wartawan termasuk repoter SUMEDANG ONLINE, Rabu, 4 Maret 2020.

DIkatakan dia, pihak Bappenda dapat mengetahui pendpatan pajak parkir lantara sudah terkoneksi langsung dengan Bappenda Sumedang. “Dan pajak itu harus terkoneksi secara langsung ke Bappenda Sumedang, sejauh ini yang kami pantau di Bappenda beberapa hari yang lalu kami diskusi di ruang IT- nya bapenda pendapatan pajak parkir dari atas ini masih di bawah Griya Plaza Sumedang,” imbuhnya.

Baca Juga  Akur Bagikan APD untuk 23 Desa di Dapil Sumedang 5

Idealnya, sebut Jajang, di Jatos lebih banyak daripada di Griya Plaja Sumedang Sumedang. “Hari ini kami melakukan uji petik sehingga pedalaman terkait pajak parkir ini dari sisi intensifikasi dengan konektivitas tapping box yang dipasang parkir bisa langsung terkoneksi online ke Bappenda. Maka, yang terdaftar di Bappenda sejauh ini yang kami tahu, Mall yang sudah di Sumedang semuanya sudah sudah terdaftar di sana hanya ada yang koneksinya langsung dan juga ada yang tidak langsung,” bebernya.

Meski demikian, diakui Jajang masih ada saja pengusaha yang nakal dimana seharusnya koneksinya sudah langsung tetapi mereka menghidupkan tapping box nya di jam-jam sepi yakni sore ke atas sampai tutup.

“Sementara ramainya biasanya jam istirahat atau setelah duhur sampai magrib. Mereka ini bermain nakal dari jam 4 ke atas baru mereka hidupkan baru online ke sana. Dan kami tidak bisa menunjuk perusahaan mana tapi temuan kami khusus untuk di atas ini pengelola parkir tidak menggunakan tapping box secara konektivitas langsung ke Bappeda,” jelasnya.

Baca Juga  Ini 50 Anggota DPRD Sumedang Terpilih

Karena hal itu menjadi temuan, pihaknya mendorong pengelola parkir mulai hari ini ke depan harus langsung konekting ke Bappenda sehingga pendapatan parkir dari kawasan Jatinangor bisa meningkat untuk mendorong peningkatan PAD.

Sementara untuk apartemen, dikatakan Jajang, pihaknya masih melakukan pembahasan terkait dengan pajak hotel dan restoran. “Dan hari ini kami melihat alih fungsi apartemen menjadi hotel ini, kami ingin mendorong regulasi. Yakni, para pengelola apartemen yang disinyalir hari ini menyewakan apartemen apartemen itu menjadi Hotel harus diubah. Sehingga, fungsi peruntukan dari apartemen prosentasenya, silakan apakah mau seluruh apartemen yang kosong dialihfungsikan ke hotel atau misalkan berapa lantai. Dan apabila harus jadi Hotel berapa lantai? Atau tetap hunian Apartemen ini tinggal komunikasi saja antara bapenda dinas perizinan pelayanan terpadu satu pintu dan pengelola apartemen,” paparnya.

Baca Juga  [RAPAT PARIPURNA DPRD] Fraksi Golkar Sayangkan Raperda CSR Tak Gunakan Naskah Akademik yang Memadai

Sejauh ini sebut Jajang, sudah ada yang siap alih fungsi dari apartemen menjadi hotel yakni Apartemen Melati. “Tinggal berkomunikasi dengan pihak PHRI,  sementara  di City edge dan taman melati juga sudah siap untuk alih fungsi apartemen menjadi Hotel tinggal Fine Wood,” katanya.

Terpantau dalam kunjungan itu Ketua Komisi II DPRD Sumedang, Warson, Wakil Ketua Asep Sumaryana, Sekretaris Komisi Herman Habibullah, beserta Anggota Komisi II, H deden yayan, H Caca, H Dadang, Anisa Khoerunnisa, Okky, Uu, H. Didi Kurdi. *ACENG SYARIF HIDAYATULLAH*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK