DPD Golkar Sumedang Minta Provinsi Segera Cairkan Bantuan ke Masyarakat

DPD Golkar Kabupaten Sumedang mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan. Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumedang berserta jajaran DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang saat melakukan teleconference dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Senin, 13 April 2020.
DPD Golkar Kabupaten Sumedang mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan. Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumedang berserta jajaran DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang saat melakukan teleconference dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Senin, 13 April 2020./SUMEDANGONLINE
DPD Golkar Kabupaten Sumedang mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan. Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumedang berserta jajaran DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang saat melakukan teleconference dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Senin, 13 April 2020.

SUMEDANG.ONLINE – DPD Golkar Kabupaten Sumedang mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat penyaluran bantuan. Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumedang berserta jajaran pengurus dan DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang saat melakukan teleconference  dengan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Senin, 13 April 2020.

“Kami meminta agar pemerintah provinsi yang sudah merencanakan akan segera menyalurkan bantuan dimaksud, mempercepat proses pemberian bantuan. Serta benar-benar menyajikan bantuan tersebut sesuai dengan masyarakat yang berhak. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak menerima tetapi malah tidak menerima,” ujar Asep Kurnia selaku Anggota DPRD Sumedang dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Sumedang pada SUMEDANG ONLINE.

Baca Juga  Golkar Sumedang Minta Pemda Antisipasi Warga Terdata Tapi Tak Terima Bantuan

Selain itu DPD Golkar Sumedang dalam teleconfrence yang membahas berkaitan dengan laporan perkembangan pandemic Covid-19, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan oleh masing-masing DPD kabupaten/kota se-Jawa Barat. Pihaknya meminta Provinsi segera melakukan langkah-langkah konkret dalam menambah ketersediaan fasilitas, atau alat kesehatan terutama alat pelindung diri (APD).

Baca Juga  KPU Sumedang Tunda Penetapan DPTHP II, Ini Alasannya

“Itu dua hal yang kita sampaikan ke provinsi. Kemudian, terkait dengan provinsi pada kita, provinsi meminta agar DPRD dan DPD dan Pengurus Partai Golkar diminta untuk memonitor terkait dengan pengawasan bantuan bantuan yang diberikan baik dari Pusat maupun Provinsi jangan sampai tidak tepat sasaran atau lambat dalam penyampaiannya,” imbuh dia.

Selain itu DPRD Sumedang terutama Fraksi Golkar diminta agar melakukan monitoring dan pengawasan terhadap anggaran pemerintah daerah.

Baca Juga  Komisi III DPRD Sumedang: Faskes Jangan Malu Nyatakan Kekurangan APD

“Kita juga diminta agar DPRD diberikan atau memonitor melakukan pengawasan terhadap anggaran terhadap pemerintah daerah, serta memberikan dukungan terhadap anggaran untuk tiga hal yang pertama untuk kesehata, bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terkena dampak Covid 19, dan yang ke-tiga bagi UMKM. Supaya UMKM ini jangan sampai bangkrut, itu yang diintruksikan dan dilaporkan ke pihak provinsi,” pungkasnya. *FITRI*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK