SUMEDANG.ONLINE – Adanya informasi jumlah ajuan dari kepala desa/lurah, namun setelah dilakukan validasi berkurang. Padahal beberapa kepala desa meyakini jika data yang mereka kirim tersebut merupakan data eksiting di lapangan.
Hal itu menjadi sorotan Partai Golkar Kabupaten Sumedang. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia, menyebutkan sebelum pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah Kabupaten Sumedang diminta untuk terus melakukan validasi data penerima bantuan agar tepat waktu dan sasaran sehingga tidak menimbulkan efek negatif di kemudian hari.
“Intinya kita butuh ketepatan. Agar bantuan itu tepat sasaran, namun juga kita butuh kecepatan. Jangan sampai berbagai informasi tentang bantuanya banyak gitu kan. Tapi masyarakatnya terlambat menerima bantuan itu. Akhirnya ini akan menimbulkan tanda tanya tanda tanya, dan datangnya ke para petugas di lingkungan setempat. RT RW Kepala Desa atau Lurah,” ujar Asep Kurnia pada SUMEDANG ONLINE. Sabtu, 18 April 2020.
Karena itu Partai Golkar mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang serius dalam melakukan chek and richek para penerima bantuan sebelum 22 April 2020 (Pelaksanaan PSBB). Dan yang lebih penting dari itu, sebut dia, bagaimana Pemda Sumedang mengantisipasi mereka yang sudah terdata, namun kemudian tidak menerima bantuan karena persoalan persyaratan atau kuota. Agar tidak menimbulkan ekses Pemda juga diharapkan melakukan sosialisasi yang jelas mulai dari jenis, jumlah, besaran serta persyaratan-persyaratan ketika bantuan itu akan diberikan.
Karena sebut politisi yang karib disapa Akur ini, saat ini terkesan informasi diterima masyarakat baik disampaikan Pemerintah Pusat maupun Daerah, bantuan sudah ada, dan semuanya kebagian. Apalagi sejumlah kepala daerah kerap menyatakan, jangan sampai ada warganya yang kelaparan.
“Nah ini yang akan menyulitkan pada saat dia tidak masuk data, atau syaratnya tidak terpenuhi. Ini muncul lah kemudian masalah. Oleh karna itu, pemerintah daerah diminta untuk mengantisipasi. Mengantisipasi jangan sampai kemudian ada masyarakat yang memang terlewati data. Kemudian juga, setelah didata, tapi kemudian menurut dibawah (desa/kelurahan) ini layak dibantu tapi karena persyaratannya, misalnya, tidak terpenuhi akhirnya kemudian tidak terbantu. Nah ini harus terantisipasi oleh pemerintah daerah,” tandasnya.
Pengecekan perlu dilakukan, agar begitu pelaksanaan PSBB seluruh proses dapat tercapai terutama berkaitan dengan kebutuhan bahan dasar. Sehingga benar-benar dapat tersalurkan dengan baik, dan dapat diterima warga yang membutuhkan.
“Oleh karena itu, tentu dalam sisa-sisa waktu yang ada ini. Kami berharap pemerintah turut serius mengkonsolidasikan diri untuk mempersiapkan. Sehingga proses PSBB ini berjalan maksimal,” harapnya.
Sementara untuk penegak hukum, inspektorat dan kepolisian. Partai Golkar berharap, mereka dapat melakukan imbauan dan pemantauan langsung di lapangan. Sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
“Kami berharap penyelengaraan PSBB ini berjalan maksimal, kemudian juga bisa efektif. Untuk mengurangi atau memutus mata rantai Covid-19 di kabupaten Sumedang,” pungkasnya. *FITRI*
