Koordinator Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Titus Diah saat melakukan survei ke lokasi jalan tol yang masih dikomplain.

IST/SUMEDANG ONLINE

Koordinator Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Titus Diah saat melakukan survei ke lokasi jalan tol yang masih dikomplain.

Tol Sudah Dibangun Masih Ada yang Belum Dibayar, Titus: KJPP Harus Dengarkan Keluhan Warga

SUMEDANGONLINE, KOTA – Koordinator Komisi IV yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Titus Diah memastikan, masih ada warga terdampak Tol Cisumdawu yang menolak ketetapan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Hal ini dipastikan Titus saat melakukan survei lapangan sekaligus memenuhi undangan para warga yang terkena dampak sosial dari pengerjaan tol di Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari.

“Kebetulan saya diundang oleh warga dari Desa Ciherang dan juga Desa Margaluyu. Ternyata benar, itu terjadi di Desa Margaluyu. Ada beberapa warga yang keberatan soal harga yang sudah ditetapkan oleh KJPP,” katanya kepada SumedangOnline, Senin 31 Mei 2021.

Menurut penuturan warga kepada Titus, dari pembebasan Tahun 2010, 2013 serta 2017, kebanyakan warga masih komplain mengenai harga yang belum sesuai serta ukuran yang juga dinilai tak sesuai.

“Warga sudah berusaha mengajukan keberatan kepada P2T dan juga tim 7. Dari pengakuan warga, itu tidak dipedulikan. Begitu juga setelah P2T dialihkan ke BPN, masih saja tidak ditindaklanjuti,” tuturnya.

Selain itu, para warga menyampaikan kepada Titus, ada lahan yang masih sengketa tetapi tetap dipaksa dan diantaranya yang sudah dijadilan disposal. Kemudian jalan kabupaten yang lahannya tidak dihibahkan. Lahan tersebut, juga sudah dibangun tol dan belum menerima pembayaran.

Menyikapi hal ini, Titus pun berharap agar KJPP ada keberpihakan kepada warga. Dia akan meminta kepada KJPP, agar jangan melakukan kesepakatan jika masih ada warga yang komplain. Dan selain itu, Tutus juga akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah, agar mempertimbangkan persoalan tersebut.

“Jadi masih banyak yang komplain harga akibat tak sesuai. Pemerintah juga perlu turun serta memverifikasi terkait luasan dan harga tanah itu,” ucapnya.

Menurut Titus, dari beberapa kali dilakukan pengukuran tanah, komplain masih terus terjadi. Termasuk dengan harga, ada beberapa titik tanah milik warga yang belum dibayar tapi sudah dibangun.

“Jadi sekali lagi, saya mohon KPJJ untuk mengevaluasi kembali dan mendengarkan keluhan dari masyarakat ini,” tukasnya. ***