H+4 Masa Kampanye Masih Nihil Pelanggaran, Panwascam Darmaraja Tetap Buka Posko Pengaduan

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) Darmaraja, saat menggelar pertemuan dengan awak media di Kantor Panwascam Darmaraja. Jumat, 1 Desember 2023.
Igun Gunawan/SUMEDANGONLINE
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) Darmaraja, saat menggelar pertemuan dengan awak media di Kantor Panwascam Darmaraja. Jumat, 1 Desember 2023.

SUMEDANG – Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu) Darmaraja, Wahidin Ibnu Halimi, menyebutkan sejauh ini belum ada dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan para peserta pemilu saat masa kampanye yang sudah berlangsung sejak 28 November 2023.

“Selama ini dari tanggal 28 belum ada (pelanggaran), karena yang kampanyenya belum ada. Jadi belum ada pelanggaran yang ditangani,” ujar Wahidin saat menggelar pertemuan dengan awak media di Kantor Panwascam Darmaraja. Jumat, 1 Desember 2023.

Baca Juga  Pembangunan SDN 1 Karapyak Kelar, Kepsek Berharap Jadi Percontohan

Meski demikian sebut Wahidin bagi para pelapor yang melihat dan atau menemukan adanya dugaan pelanggaran harus tetap menyertakan bukti formal dan material, minimal dengan dua alat bukti.

Untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mengadukan adanya temuan dugaan pelanggaran Pemilu Panwascam Darmaraja. Masyarakat diimbau untuk segera dapat melaporkan karena ada tenggang waktu pelaporan agar segera dapat ditindak lanjuti yakni kurang dari 7 hari.

“Kami membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang melihat atau menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti money politik. Misalkan ada kepala desa atau PNS yang tidak netral ataupun terjadi sengketa antar peserta Pemilu. Misalkan ada APK (Alat Peraga Kampanye) calon A, yang terhalangi caleg B. Itu boleh melaporkan, dan kita akan menindaklanjutinya dengan memidiasi, agar ditemukan solusinya. Namun, tetap harus ada bukti formal dan bukti material dengan minimal dua alat bukti,” imbuhnya.

Baca Juga  Kapolres Minta Maaf

Lanjtunya, ketika saat mediasi tidak dicapai kesepakatan baru pihaknya melaporkan ke Bawaslu untuk proses selanjutnya. “Jadi kami hanya melaporkan, yang diberi kewenangan kepada kami itu hanya mendamaikan di tempat, ketika ada solusi di tempat, itu tidak akan naik (dilanjut). Tapi ketika yang satunya ngotot dan ingin terus di proses kami serahkan ke Bawaslu,” tandasnya. ***

Baca Juga  Ini Perda/Perkada Sumedang yang Dibatalkan/Revisi Kemendagri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK