26 Jan 2024 12:08 WIB | PENULIS: Fitriyani Gunawan | EDITOR: Fitriyani Gunawan
Panwaslu Kecamatan Sumedang Selatan saat melakukan jumpa pers di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Jumat, 26 Januari 2024.
Iwan Rahmat/SUMEDANG ONLINE
Panwaslu Kecamatan Sumedang Selatan saat melakukan jumpa pers di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Jumat, 26 Januari 2024.

SUMEDANG – Ketua Panwaslu Kecamatan Sumedang Selatan Nina Yuliawati menyebutkan pihaknya saat ini tengah melakukan strategi pengawasan tahapan kampanye terbuka yang tengah berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang.

“Adapun hal-hal yang kita lakukan setelah strategi untuk menghadapi masa tahapan kampanye terbuka ini, yang pertama yaitu kita melakukan pembinaan kepada PKD baik itu dalam bimbingan teknis maupun rapat koordinasi yang dilakukan secara berjenjang,” ujar Nina pada SUMEDANGONLINE saat melakukan jumpa pers di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Jumat, 26 Januari 2024.

Nina juga menyebutkan, pihaknya sudah melantik PTPS termasuk juga memberikan bimbingan teknis tentang tugas dan wewenang PTPS.

“Sehingga untuk ini ketersediaan personel pengawasan pemilu untuk tahapan kampanye terbuka ini menjadi lebih banyak,” imbuhnya.

Saat ini sebut Nina, dari 14 PKD di sekretariatan di Panwaslu Kecamatan Sumedang Selatan dengan 11 orang termasuk komisioner dan staf, juga ditambah 248 PTPS yang baru dilantik.

Tak hanya itu, pihaknya pun melakukan pencegahan melalui sosialisasi kepada partai peserta pemilu.

“Kita melakukan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahapan ini. Sehingga laporan dari masyarakat itu menjadi langkah awal kita untuk melakukan pengawasan lebih lanjut berkaitan dengan Informasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam tahapan kampanye ini,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pembinaan berjenjang dan juga meningkatkan koordinasi juga dengan stakeholder terkait seperti Forkopimcam, Kepala Desa, BPD, LPM. Salasatu tujuannya yakni melakukan pencegahan terkait netralitas ASN, netralitas kepala Desa dan Kelurahan juga dengan BPD yang dilarang ikut dalam kampanye.

“Kami pun tidak bosan- bosannya untuk memberikan imbauan teguran dan juga rekomendasi terkait dengan tahapan ini baik itu yang berkaitan dengan alat peraga kampanye yang diluar zonasi maupun juga pencegahan dalam hal pelaksanaan kampanye supaya kampanye yang dilakukan dan juga pemasangan apk sesuai dengan regulasi,” pungkas dia. ***

Install SUMEDANGONLINE MOBILE
| Advertorial