Gedung Negara (sumedangonline.com 26/07)
Proyek Jatigede harus dijadikan Pelajaran bagi semua bagaimana keterpaduan kita di dalam menganggarkan suatu proyek dalam proses pengadaan tanah ini sangat penting, Apabila Tidak diimbangi oleh sumber pembiayaan yang terus menerus (simultan) proses pembabasan lahan akan menimbulkan dampak sosial besar.
hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Sumedang H. Atjje Arifin Abdulllah, SH, M.Si dalam sambutan menerima ketika menerima Para peserta Pendidikan dan Latihan Pimpinan (DIKLATPIM) angkatan ke 31 Pusdiklat IV BPN RI hari Senin 26 Juli di Gedung Negara. Hadir dalam kesempatan itu juga Asisten Daerah Ekonomi dan Pembangunan Drs. Sanusi Mawi dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang H. Ending Ahmad Sajidin serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang Ir. Esti Prajoko, M,Si.
Rombongan Peserta yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota juga Kantor Wilayah se Indonesia sebanyak 37 orang peserta diterima oleh Pemerintah Daerah Sumedang bermaksud untuk mengadakan observasi lapang di Kabupaten Sumedang yang berlokasi di Desa Marongge, Desa Tomo Kecamatan Tomo, Desa Ciawitali Kecamatan Buah Dua dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan, ini terungkap oleh Ketua Rombongan dari Pusdiklat BPN RI Ir. Nining Sri Wahyuni, MM.
sementara itu Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sumedang Ir. Esti Prajoko, M.Si mengungkapkan Program – Program strategis BPN di Kabupaten Sumedang diantaranya Kabupaten Sumedang di ditunjuk sebagai pilot projek untuk pelaksanaan penertiban tanah teridikasi terlatar yang lokasinya yaitu di Desa Gendereh Kecamatan Buah Dua Kabupaten Sumedang bekas HGU PT. AGROTAMA COCOBEF, juga menyampaikan kemajuan-kemajuan Kantor Pertanahan yang dipimpinnya seperti Program Reforma Agraria telah melaksanakan pensertifikatan tanah melalui program redistribusi tanah dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, dan tahun 2010 pensertipikatan melalui Program tersebut sebanyak 700 bidang.
dalam kesempatan itu pula Sekda membacakan Pidato Bupati Sumedang terkait masalah pertanahan mengatakan Rencana strategis dalam menunjang visi misi Kabupaten Sumedang dalam bidang Pertanahan diantaranya Pembebasan Lahan Mega Proyek Waduk Jatigede, Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (CISUMDAWU), Pengadaan Tanah untuk Bandar Udara yang terletak di perbatasan Kabupaten Sumedang dan kabupaten Majalengka, Pengadaan Tanah Rencana Induk Pusat Pemerintah (RIPP), Pengadaan Tanah Relokasi untuk warga Genangan Jatigede.
Dalam kesempatan itu pula Sekretaris Daerah mengatakan bahwa terkait permasalahan proses pengadaan tanah yang merupakan inti dari pembangunan infrastruktur harus di sesuaikan dengan anggaran kebutuhan minimal proyek, ini semua di ambil dari beberapa kasus yang dialami oleh pemerintah kabupaten Sumedang dan dalam penanganan permasalahan pertanahan yang tidak mudah, perlu adanya koordinasi yang baik antar instansi terkait, terlebih kasus Jatigede harus menjadi pelajaran dalam pengadaan Tanah, mengingat Proyek Jatigede ini merupakan Proyek terlama dari tahun 60-an sampai dengan sekarang masih dalam proses perencanaan sehingga menimbulkan dampak sosial yang diakibatkan pembiayaan yang tidak simultan. (SO.05/h_d)
sangat menjadi pelajaran hidup dimana tanah nenek moyang kami di korbankan untuk kesejahteraan dan kemaslahan umat, sungguh pahala yang besar jika ikhlas.
harapan besar rakyat smd akan kehidupan lebih baik pasca adanya waduk jatidege ini selesai dibangun, smoga pemerintah ikut peduli rakyat yg terlantar akibat proyek ini.
yang penting di gantinya yang manusiawi dan sesuai. itu harapan rakyat cipakumah.jangan sampai tanah kita yang di korbankan,untuk kepentingan orang bayak,eh malah yang terkena dampak nya kita2 juga,hidup jadi susah,daerah tidak berkembang. tolong kepada instansi tekait untuk memperhatikan harapan masyarakat,cipaku khususnya.