Jalan Butut, Kasusnya Diusut, Pemerintah Kena Tuntut

Jangan sampai terdengar rakyat berngejek, ‘Rakyat bayar pajak, tapi jalanan pada rusak. Apa kata dunia?” Semoga pemerintah, khususnya Pemerintah Sumedang, segera mendata jalan-jalan yang rusak dan segera memperbaikinya. ILUSTRASI/DOK.SO

Heran, jembatan yang fungsinya sebagai jalan penghubung antara satu tempat dengan tempat lainnya dibiarkan rusak parah. Jembatan Taraju misalnya. Jembatan tersebut menghubungkan Desa Cikeruh dan Sayang di Kecamatan Jatinangor, dibiarkan rusak begitu saja. Persis seperti yang dikabarkan Sumedang Ekspres (15/06), “Hingga saat ini Jembatan Taraju yang dialiri Sungai Cikeruh itu belum diperbaiki pemerintah terkait. Padahal, jalur tersebut sangat vital bagi lalu lintas kendaraan yang melaju dari Desa Cikeruh ke arah Desa Sayang, atau sebaliknya”.

 

Jalan Bagus Aktifitas Mulus

Jalan memang berperan dalam kelacaran aktifitas keseharian bagi penggunanya. Jika jalan rusak, maka akan menyebabkan banyak hal. Mulai dari terhambatnya kelancaran berbagai macam aktifitas keseharian hingga kecelakaan akibat jalan yang rusak. REPUBLIKA.co.id (13/06/12) melansir jika infrastruktur jalan di Kecamatan Rumpin yang rusak parah, berdampak pada akses menuju ke unit pelayanan kesehatan. Warga Kampung Cibitung, Desa Sukamulya misalnya, merasa kesulitan untuk berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang letaknya berada di Cicangkal, Desa Tamansari, Kabupaten Bogor. “Membawa orang yang sakit, malah makin parah sakitnya. Karena jalan yang rusak. Juga membuat perjalanan lebih lama,” kata Ketua RT 05/05, Desa Sukamulya, Prasetyo.

 

Banyak, Kok Dibiarkan?

Terkait Jembatan Taraju. Tokoh masyarakat Kecamatan Jatinangor, Ade Suherman, mengatakan “Jika tidak segera diperbaiki, roda perekonomian warga setempat akan terhamba,” (Sumedang Ekspres, 15/06/12). Pantas saja banyak yang mengeluh distribusi barang tersendat akibat jalan rusak. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sampai saat ini masih terdapat sekitar 3.800 kilometer (km) jalan nasional yang kondisinya rusak parah (Kontan Online, 11/05/12). Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan jalan sangat penting bagi kelancaran dan keberlangsungan para penggunanya.

Baca Juga  Pendidikan Mahal, Kok Bisa?

 

Diduga kuat, lambatnya penanganan masalah fasilitas umum ini akibat kekurang perhatian pemerintah. Tak ayal banyak aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Rawa Denok, di Jalan Keadilan Cipayung, Depok. Mereka melakukan aksi blokir jalan dengan menanam pohon pisang dan membangun jamban di jalan yang sudah rusak. Aksi ini dilakukan sebagai protes kepada Pemerintah Kota Depok yang tak kunjung memperbaiki jalan rusak yang sudah berlangsung selama 7 tahun. (okezone.com, 10/04/12)

 

Melihat data kerusakan jalan yang ada. Semestinya ini menjadi pemikiran semua pihak, terutama pemerintah dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) daerah setempat. Ini sangat aneh dan janggal. Pasalnya rakyat sering dipungut pajak, yang katanya akan kembali lagi untuk rakyat, kok tidak merasa menikmati fasilitas umum yang ada dengan nyaman. Malahan terkesan kurang serius. Jangan dibiarkan apalagi ‘dipelihara’.

 

Bisa Diusut dan Dituntut

KOMPAS.com (26/2/2012) mempubliskan kicauan akun @TMC Polda Metro Jaya, akun twitter resmi Traffic Monitoring Center Kepolisian Daerah Metro Jaya di Jakarta, pada hari yang sama yang berbunyi, “Para penanggung jawab infrastruktur bersiap-siaplah. Pembiaran jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bisa berujung penjara”. Kicauan yang dilengkapi foto jalan rusak di DKI Jakarta ini bertujuan mendidik kesadaran hukum dan keselamatan jalan raya publik.
Hal ini jelas membawa angin segar bagi para pengguna jalan. Secara, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas ini telah diatur tegas oleh Undang-Undang. Sebagai penguatnya kita bisa membaca tentang perundang-undangan ini lengkap dengan pasal-paslnya di wibsite humas.polri.go.id. Pada tanggal 14 Juni 2012 yang lalu, website ini menyebutkan bahwa, “Kecelakaan Lalulintas yang diakibatkan kerusakan Infrastruktur, seperti jalan Rusak dapat mengakibatkan instansi terkait DPU dituntut dan dihukum. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur hal tersebut. Pasal 273 mengatur tentang tindakan hukum terhadap Instansi terkait atas kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan rusak.

Baca Juga  500 RUMAH NYALA HARI INI

 

Pasal 273

(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda

Baca Juga  Pepeng, Gagal Nyalon Bupati

paling banyak Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).

(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

 

Tanggungjawab Siapa?

Karena jalan termasuk fasilitas umum serta dengan mengaju pada pasal-pasal diatas, maka yang memiliki tanggungjawab untuk mengadakan dan mengontrolnya adalah pemerintah dibantu dengan instansi-instansi yang terkait. Dengan demikian tugas utamanya ada pada badan-badan pemerintah bukan masyarakat. Malu dong bila sampai masyarakat yang membuat, mengontrol dan merawat. Jangan sampai terdengar rakyat berngejek, ‘Rakyat bayar pajak, tapi jalanan pada rusak. Apa kata dunia?” Semoga pemerintah, khususnya Pemerintah Sumedang, segera mendata jalan-jalan yang rusak dan segera memperbaikinya.

 

PENULIS: Fengki Ari Anggara (Mahasiswa Jurusan Manajemen Produksi di IKOPIN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menerima update terbaru dari SUMEDANGONLINE OK TIDAK