Bupati Dr.Doni Achmad Munir,ST.MM telah selesai melaksanakan kewajiban konstitusional nya memenuhi pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk RLPPD ( Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ) yang telah di publish melalui berbagai saluran informasi kepada masyarakat. Sementara LPPD untuk Pemerintah dan LKPJ kepada DPRD telah juga selesai dibahas. Walaupun kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 masih dilaksanakan oleh PJ.Bupati.
Di atas kertas, ekonomi Sumedang memang bertumbuh. PDRB harga berlaku naik dari Rp.36,78 juta rupiah ke Rp.39,70 juta rupiah , tingkat kemiskinan menurun tipis sebesar 0,26 % dari 9,36 ke 9,1 % , bahkan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai angka “tinggi” naik dari 74,02 ke 74, 57 poin dan indek gini ratio 0,36 menjadi 0,33 poin.
Namun pertanyaan pentingnya: apakah pertumbuhan ini cukup kuat, cukup adil, dan cukup terasa di kehidupan masyarakat sehari-hari?
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024 memberikan potret lengkap: angka-angka positif maupun banyak yang tidak mencapai target dan mengisyaratkan tantangan mendasar. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, dominasi sektor primer, dan belum optimalnya hilirisasi menjadi catatan penting di tengah ambisi Sumedang menjadi simpul strategis wilayah Rebana dan Bandung Raya.
Rapuhnya Fondasi Pertumbuhan
Tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Sumedang tercatat sebesar 4,06 persen, menurun dari 5,01 persen pada tahun 2023. Penurunan ini sebagian besar disumbang oleh pelemahan kinerja empat sektor utama yang berkontribusi besar hanya dua sektor yaitu pertanian,kehutanan dan peternakan tumbuh 6,55 % dan perdagangan besar dan eceran , reparasi mobil dan motor tumbuh 5, 76 % dua sektor yang selama ini menopang struktur ekonomi daerah. Kenaikan nilai PDRB secara harga berlaku memang terjadi, namun lebih karena efek inflasi dan nominalisasi transaksi, bukan karena lonjakan produktivitas riil.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercatat belum ditopang oleh ekspansi sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Padahal, kekuatan Sumedang tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada bonus demografi dan letak strategisnya sebagai daerah hinterland Bandung Raya dan Rebana.
Ketimpangan dan Ketergantungan
Struktur ekonomi Sumedang masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang hampir 19,3 persen dari total PDRB. Namun, tanpa diversifikasi dan hilirisasi yang kuat, pertumbuhan sektor ini rawan stagnan. Sementara itu, sektor perdagangan, konstruksi, dan jasa yang seharusnya tumbuh pesat di era urbanisasi dan konektivitas digital belum menjadi lokomotif ekonomi baru.
Meski tingkat pengangguran menurun tipis ke angka 6,16 % dari 6,94 % tahun 2023 , ini belum cukup menjawab tantangan besar: bagaimana menciptakan pekerjaan produktif bagi angkatan kerja muda. Bonus demografi hanya akan menjadi potensi, jika tidak segera dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan keterampilan.
Jalan Menuju Ekonomi Daerah yang Berdaya
Pemerintah daerah telah berupaya melakukan intervensi melalui stabilisasi harga, pengendalian inflasi, serta mendorong belanja pembangunan yang pro-rakyat. Namun, jalan menuju ekonomi daerah yang tangguh memerlukan lebih dari sekadar pertumbuhan angka. Dibutuhkan pendekatan pembangunan ekonomi yang membumi, berakar di desa, dan memberdayakan komunitas lokal.
Langkah strategis yang perlu dikedepankan antara lain:
Penguatan hilirisasi berbasis komoditas lokal – Khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Produk seperti pisang, singkong, dan ternak lokal harus masuk ke rantai pasok agroindustri, bukan sekadar dijual dalam bentuk mentah.
Investasi pada SDM dan kewirausahaan lokal – Melalui pelatihan vokasi, pendampingan UMKM, dan penyediaan ruang kreatif anak muda desa agar tidak terus bergantung pada migrasi ke kota.
Pemanfaatan digitalisasi untuk konektivitas ekonomi desa-kota – Platform dagang online, pemetaan produk unggulan, dan sistem informasi desa perlu diintegrasikan agar pelaku usaha mikro tidak tertinggal dalam ekosistem digital.
Memastikan kembali melalui pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan program yang banyak tidak mencapai target , agar segala sumberdaya input anggaran bisa menghasilkan ouput dan outcome yang optimal menyentuh kepentingan publik langsung.
Besaran anggaran belanja Modal harus mendapat perhatian lebih untuk menembak sasaran langsung kebutuhan publik terutama kegiatan yang diarahkan padat karya.
Penutup: Waktunya Menata Ulang Arah Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang bisa dirasakan. Tidak cukup hanya tumbuh, Sumedang harus bertumbuh dari bawah, dari desa dan rakyatnya sendiri. Kenaikan PDRB harga berlaku memang memberi harapan, tapi tanpa fondasi produktivitas dan pemerataan, angka-angka itu rapuh di hadapan kenyataan.
Tantangan ke depan bukan sekadar menjaga agar ekonomi tetap bergerak, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan, memperkuat usaha rakyat, dan membangun kemandirian lokal. Sumedang tidak kekurangan potensi yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menata ulang arah pembangunan ekonominya agar benar-benar berpihak kepada masyarakat.***
*Penulis Merupakan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Ketua Dewan Pengawas Fokus Sinergi Kemitraan.
