PASCA penyelenggaraan “Regional Summit Kawasan Rebana” secara hybrid di Bandara Kertajati ( BIJB ) Majalengka beberapa waktu lalu terdapat isue menarik bagi Kabupaten Sumedang yang masuk koridor Kawasan Rebana yaitu soal hambatan investasi . Salah satunya adalah soal Upah Minimum Kabupaten ( UMK ) Sumedang yang tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten lain di Kawasan Rebana sekitar hampir rata- rata satu jutaan rupiah perbedaan nya .
Kawasan Sumedang yang masuk aglomerasi Rebana seluas total 4 ribu hektar lebih adalah Buahdua, Ujungjaya, dan Tomo (BUTOM) di Kabupaten Sumedang, saat ini sedang menjadi perhatian dalam diskursus pembangunan wilayah pinggiran. Letaknya yang strategis di koridor timur Sumedang serta kedekatannya dengan kawasan industri Majalengka dan Subang menjadikannya kandidat kuat sebagai kantong investasi baru. Namun, terdapat satu faktor yang sering kali luput dari perencanaan kawasan: tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumedang dibandingkan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Indramayu, dan Cirebon.
Kondisi ini memunculkan dilema tersendiri. Di satu sisi, UMK tinggi mencerminkan standar hidup yang lebih baik dan potensi kualitas tenaga kerja yang unggul. Di sisi lain, bagi investor terkait dengan Biaya Operasional terutama di sektor padat karya—tingginya biaya tenaga kerja menjadi pertimbangan besar. Banyak yang akhirnya lebih memilih wilayah dengan UMK yang lebih rendah untuk menekan biaya operasional.
Pertanyaannya, apakah UMK tinggi ini menjadi hambatan bagi BUTOM untuk menarik investasi, atau justru peluang untuk menaikkan kelas industri lokal?
Jawabannya bisa jadi keduanya. Jika UMK hanya dilihat dari sisi biaya, maka BUTOM jelas kalah bersaing dari daerah tetangga. Namun, jika UMK diposisikan sebagai indikator kesiapan sosial dan mutu SDM, maka kawasan ini berpeluang menjadi destinasi industri bernilai tambah tinggi.
Kuncinya kembali pada strategi pemerintah daerah. Alih-alih menyeragamkan pendekatan, Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu mendesain kebijakan kawasan yang responsif terhadap karakter lokal BUTOM. Penyediaan lahan industri dengan harga bersaing, pelatihan tenaga kerja berbasis kebutuhan pasar, stabilitas sosial , serta insentif fiskal bagi investor adalah langkah-langkah konkret yang bisa menjembatani tantangan UMK dan harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Diharakpan juga Kabupaten Sumedang sudah mempersiapkan Dokumen IPRO (Invesment Project Ready To Offer) yang komprehensif termasuk sudah mempertimbangkan strategi ksejenjangan UMK.
Lebih dari itu, narasi pembangunan kawasan harus melampaui sekadar menarik investasi. Ia harus membawa visi pemerataan, penciptaan lapangan kerja lokal, serta penguatan ekonomi desa. Jika ini tercapai, maka UMK tinggi bukan lagi beban melainkan tolok ukur keberhasilan pembangunan yang berkeadilan.
Kunci lebih lanjut untuk menjembatani kesenjangan UMK dan memaksimalkan keunggulan eksisting potensi BUTOM, pemerintah kabupaten sumedang perlu melakukan langkah – langkah stretegi yang keluar dari zona standar untuk mengadopsi Konsep Generik Porter maupun Strategi Blue Ocean ataupun menggabungkan kedua nya . Agar upaya menarik Investor di kawasan BUTOM segera mandapatkan hasil yang optimal dan berimplikasi luas terhadap kemajuan daerah. (*)
*Penulis adalah Ketua Dewas Fokus Sinergi Kemitraan. Perkumpulan Studi dan Aksi Pemberdayaan Masyarakat.
