DAERAH

Dewan Diminta Serius Bongkar Komisi Dapil

Penulis: Redaksi | Editor: Redaksi
Niko Asmara Sukarso
Niko Asmara Sukarso

SITURAJA – Lontaran Panas Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumedang, Piping Susanto SE ke sejumlah wartawan beberapa waktu lalu berkait ketidak nyamanan sejumlah pengusaha Sumedang karena harus memberikan komisi dapil (baca:fee) sebesar lima persen ke sejumlah oknum anggota dewan yang memberikan order pada proyek dana aspirasi dewan yang dikocorkan ke tiap kecamatan sebesar Rp 500 juta. Mendapat dukungan berbagai pihak.

Tokoh masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan kalangan akademisi di Sumedang mendukung dan menyambut baik keberanian Ketua Kadin untuk mulai mengungkap dugaan korupsi. Mereka berharap kejadian itu tak dianggap angin lalu, tetapi perlu disikapi serius DPRD Sumedang terutama oleh Badan Kehormatan (BK) Dewan, karena menyinggung dengan kredibilitas dewan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“BK Harusnya respek ketika mendapat informasi tersebut, minimalnya mereka dapat memanggil Ketua Kadin untuk mengklarifikasi pernyataannya di media massa, apakah pernyataan itu benar, atau hanya sebuah fitnah. Kalau tak ditanggapi, ada apa dengan anggota legislative di Sumedang?” kata Cecen Suprianto (46), Selasa (11/12).

Baca Juga  Kontroversi UU 37, Hanya Terkait Denda

Wartawan yang mencoba menghubungi BK DPRD, mulai nomor kontak Ketua BK Irwansyah, Wakil Ketua Ade Rucita, hingga Anggota BK tak satu pun yang merespon panggilan wartawan. Meski ada satu anggota BK yang sempat mengangkat telepon, namun begitu dibilang dari wartawan, telepon langsung diputus. Begitu pun dengan beberapa pesan singkat yang dikirim melalui SMS maupun jejaring sosial, hingga berita ini disusun belum mendapat tanggapan.

Menanggapi hal itu tokoh masyarakat dan Akademisi, Niko Asmara Sukarso, mengatakan saat ini masyarakat sudah kritis dan mampu memilih dan memilah antara yang baik dan benar. “Ini kan era reformasi dan komunikasi tapi seueur keneh nu poekeun. Media massa sudah banyak, jurnalis banyak, piraku masih kapalingan informasi,” ujar Dosen Unsap Sumedang saat dihubungi melalui selulernya.

Baca Juga  Rutilahu Buahdua Segera Cair

Niko pun mengatakan sangat setuju dengan apa yang disampaikan Ketua Kadin, ia berharap apa yang disampaikan Piping tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel seperti yang kerap digadang-gadang para kandidat bakal calon bupati Sumedang saat ini. “Bahkan tak hanya soal proyek tetapi juga diberbagai sektor lainnya, harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk membangun pemerintahan yang bersih bertanggung jawab, bebas korupsi, dengan bahasa kerennya, akuntabel dan transpran itu,” tambah Niko.

Pria yang juga tokoh budayawan Situraja itu, mengatakan sebagai masyarakat ia akan sangat mendukung pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang tak korup. “Merasa tak pas jika pemerintah yang seharusnya memajukan kehidupan masyarakat dan kabupaten yang dipimpinya, kemudian memberikan contoh yang tak baik, jika memang apa yang disampaikan Ketua Kadin itu benar bahwa praktek-praktek itu ternyata masih ada di Sumedang, harus ada tindakan. Setiap pelanggaran perundang-undangan harus ada konsekuensi hukum, dan saya minta itu ditegakan. Geura bérésan Sumedang, tong kieu waé, méh aya parobahan,” tandasnya.

Baca Juga  Guru Tuntut Kesejahteraan

Harapannya Sumedang ke depan dapat mempunyai pemimpin yang baik dan amanah. “Insyaallah di Sumedang pasti masih ada pemimpin yang seperti itu anu langkung sae, linuhung, jembar, yang benar-benar ingin memajukan Sumedang dalam konteks otonomi daerah, saya yakin pasti ada. Makanya jangan tergiur oleh pangbébénjo karena pangbébénjo mah sok matak talambon. Jika masih kena pangbebenjo temahna bakal kieu deui kieu deui, meureunan,” pungkasnya miris. (ign)

Respon (1)

  1. Politisasi menjelang pilkada sumedang ieu mah, mun eudeuk ge di bongkar pasti beunang kabeh dewan na… mun salah sahiji hungkul mah ah biasa.. ada udang di balik batu. emang pepeng duluna saha? digolkar lain? mun nu diserangna salain dewan ti golkar berarti bener ngan saukur politisasi keur nguntungkeun hiji pihak ieu mah.. haseummmm

Tinggalkan Balasan