PERTENGAHAN Maret 2020 ini, rencananya Alun-alun Sumedang yang sudah direvitalisasi akan dibuka dan diresmikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil. Oleh karena itu, beberapa sentuhan-sentuhan akhir (finishing) dalam rangka pemeliharaan hasil revitalisasi semakin terlihat.
Dalam Kamus Daring KBBI disebutkan, alun-alun merupakan tanah lapang yang luas di muka keraton atau di muka tempat kediaman resmi bupati. Salah satu ciri pusat pemerintahan, baik itu kerajaan maupun kabupaten, Alun-alun ditandai dengan hamparan lapangan rumput yang cukup luas dan sepasang pohon beringin di tengahnya. Keberadaannya dipisahkan oleh jalan akses masuk ke kantor kabupaten yang biasanya juga menjadi kediaman dinas bupati.
Menurut budayawan Sumedang Tatang Sobana, selain di depan rumah bupati, alun-alun juga menjadi halaman depan para penguasa tempo dulu, seperti raja, wadana, camat dan bahkan sampai kepala desa. Halaman luas di depan pendopo tempat kediamannya itu dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari, dalam ihwal pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan dan pendidikan.
“Pada awalnya alun-alun merupakan tempat berlatih perang (gladi yuda) bagi prajurit kerajaan, tempat penyelenggaraan sayembara dan penyampaian titah (sabda) raja kepada kawula (rakyat), pusat perdagangan serta hiburan rakyat,” katanya.
Dikatakan lebih lanjut, secara historis perkembangan alun-alun dimulai sejak zaman Hindu-Budha, kemudian masa Kerajaan Mataram, lalu zaman masuknya pengaruh agama Islam, dilanjutkan zaman kehadiran kekuasaan penjajah Belanda di Nusantara dan zaman kemerdekaan.
“Pada zaman Kerajaan Mataram , di alun-alun depan istana menjadi pusat administratif dan sosial budaya. Konsep Alun-alun pada masa masuknya Islam semakin berkembang sebagai ruang terbuka perluasan halaman masjid untuk menampung luapan jemaah. Pada masa Belanda berkuasa, didirikan beberapa bangunan yang berfungsi untuk kepentingan mereka,” ucapnya.
Pembangunan Alun-alun Sumedang yang sekarang berlangsung pada saat pemerintahan Pangeran Suria Kusumah Adinata atau dikenal Pangeran Sugih (1836-1882). Hal itu berkaitan dengan pengembangan Kota Sumedang waktu itu. Pada 1850 beliau melakukan penataan dengan membangun beberapa gedung di sekitar Srimanganti, antara lain Gedong Bengkok (Gedung Negara), Masjid Agung dan Bumi Kaler.
Khusus di Alun-alun Sumedang, di tengah-tengahnya terdapat tugu Lingga yang didirikan untuk memperingati jasa dan kebesaran Pangeran Aria Soeria Atmadja dalam mensejahterahkan masyarakat Sumedang pada masa pemerintahannya sebagai Bupati Sumedang dari Tahun 1883-1919.
Lingga mengandung makna filosofis sebagai lambang kesejahteraan di bidang pertanian, perhutanan, perikanan, peternakan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, Lingga pun menjadi lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
Pola Macapat
Salah satu unsur peradaban di Indonesia asli adalah adanya Pola Macapat (Mocopat). Pola ini merupakan susunan induk pemerintahan atau ibu kota yang memiliki tanah lapang atau alun-alaun sebagai pusatnya yang dikelilingi oleh istana (keraton), tempat ibadah atau upacara agama, pasar dan penjara.
Hal ini berlaku pula pada Alun-alun Sumedang yang dikelilingi oleh Gedung Negara di sebelah Selatan sebagai sebagai rumah dinas bupati, sebelah Barat Mesjid Agung, sebelah Utara Gedung DPRD yang dulunya sebagai pusat aktivitas warga, dan sebelah Timur Lembaga Pemasyarakatan.
Gedung Negara dibangun atas saran Asisten Residen Sumedang kepada Bupati Sumedang karena seringnya tamu-tamu dari Belanda yang berkunjung dan bermalam di Kota Sumedang. Termasuk Masjid Agung Sumedang dibangun oleh Pangeran Sugih. Semula masjid tersebut terletak di dekat Gedung Bengkok (Gedung Negara). Masjid Agung yang pertama dibangun oleh Pangeran Panembahan yang kemudian dipindahkan ke tempat yang sekarang.
Sesuai dengan fungsinya, Bupati H Dony Ahmad Munir berharap agar Alun-alun yang telah ditata kembali tersebut agar benar-benar menjadi wadah kegiatan masyarakat untuk berkumpul.
“Selain sebagai ruang terbuka kota, kita harapkan Alun-alun ini semakin terbuka untuk berkumpulnya masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, keberadaan pagar-pagar pembatas yang mengelilingi alun-alun dihilangkan dan kesannya menyatu dengan lingkungan sekitarnya, termasuk Mesjid Agung.
“Jadi di depan Gedung Negara ini nanti satu hamparan dengan Alun-alun. Mesjid Agung juga sama menjadi satu hamparan. Hal ini untuk mengembalikan filosofis Alun-alun sedari dulu,” tuturnya. *Humas Setda Sumedang*
