Home / FEATURE & OPINI

Selasa, 31 Maret 2020 - 11:34 WIB

Pengamat: Karantina Wilayah di Daerah Adalah Bentuk Diskresi

Guru besar Universitas Katolik Parahyangan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.

ASEP-WARLAN: Guru besar Universitas Katolik Parahyangan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.


SUMEDANG.ONLINE, KOTA BANDUNG РGuru besar Universitas Katolik Parahyangan Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. mengatakan, semua pihak harus mendukung Karantina Wilayah Parsial (KWP), termasuk di Jabar, jika penanganan COVID-19 dibutuhkan secara cepat.

Sambil menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Asep menilai kebijakan atau inisiatif daerah itu merupakan bentuk quick response dan emergency response.

“Jadi inisiatif daerah menurut saya bagus karena kita tidak bisa hanya menunggu itu (PP), itu pun harus dipahami, dilaksanakan, dilihat dari konteks daerah masing-masing. Jadi ketika daerah sudah melihat (masalah) secara real, ada inisiatif untuk melakukan KWP,” ucap Asep di Kota Bandung, Senin (30/3).

“Dalam hukum namanya diskresi, kaitan dengan kebijakan yang dibuat untuk melindungi masyarakat. Jika daerah, misalnya Jabar, sudah melihat ada kondisi yang real bahwa harus segera dilakukan karantina wilayah, itu tidak apa-apa sebagai tindakan yang responsif dan sangat cepat. Nanti ketika PP keluar, baru disesuaikan,” ujarnya.

Adapun dalam UU. No 6/2018 disebutkan, Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Baca Juga  Memperingati Maulid Nabi Muhammmad Saw, Merekatkan Ukhuwah Islamiyah

Asep menjelaskan, KWP dalam skala provinsi artinya tidak semua kabupaten/kota di Jabar melakukan karantina wilayah. Dalam konteks kabupaten/kota, KWP yang dimaksud dengan parsial artinya hanya dilakukan di beberapa titik, baik itu RT, RW, desa, kelurahan, maupun kecamatan.

Dirinya pun menegaskan, kebijakan KWP di daerah harus dilakukan berdasarkan data. “Nah, jadi penting betul dalam undang-undang tersebut disebutkan adanya rapid assessment terhadap lokasi, sebaran, kondisi kesehatan masyarakat, sarana-prasarana yang tersedia, hingga potensi penularan,” ucap Asep.

“Ketika rapid assessment atau kajian cepat sudah dilakukan dan ada data, maka dilakukanlah kebijakan. Jadi tidak ada masalah ketika kita buat KWP asal ada datanya.”

Jika KWP dilakukan, Asep mengingatkan, terdapat empat aspek yang harus dikaitkan dengan kebijakan tersebut. Pertama adalah memastikan kesehatan menjadi prioritas utama. “Dalam arti petugasnya, perlindungan, tempat penampungan, hingga alat kesehatan. Jadi alokasi anggaran juga harus lebih banyak untuk kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga  Sosialisasi Sistem Informasi Pelatihan Berbasis Database Online (Sipedo) BLK Sumedang

“Kedua, ketika ada kebijakan menutup, maka ada kewajiban pemerintah untuk penyediaan ekonomi dalam hal ini sembako. Jadi ketersediaan pangan ini minimal makanan yang bisa dikonsumsi sehari-hari itu harus tersedia,” kata Asep.

Ketiga, lanjutnya, terkait aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Asep berujar, pemerintah harus memastikan tidak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan orang banyak bersama-sama di satu tempat, termasuk ibadah di masjid dan gereja.

“Keempat, aspek wewenang pemerintahan. Artinya ada regulasi, ada aparatur penegak hukum, dan ada sanksi yang dikenakan agar masyarakat tidak melanggar. Kalau diabaikan, sama saja penutupan ini tidak ada artinya,” tutur Asep.

“KWP ini harus diapresiasi, harus didukung semua pihak. Jika masih ada kekurangan itu wajar, kita perbaiki. Semua demi kesehatan warganya. Ekonomi bisa diperbaiki, tapi nyawa tidak bisa diulang. Pastikan orientasi semuanya ini demi menjaga kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat,” tutupnya. *HUMAS JABAR*

Sumber Berita: SUMEDANG ONLINE

Share :

Baca Juga

FEATURE & OPINI

Aturan Sebagai Alat Kontrol Sosial

FEATURE & OPINI

Suara Pemuda Sumedang untuk Bupati Sumedang Terpilih Periode 2018-2023

FEATURE & OPINI

Damkarku Malang, Damkarku Sayang
Emil Klaus Fuchs

FEATURE & OPINI

Emil Klaus Fuchs Agen Ganda Seorang Doktor Fisika
Mulyadi dan Istrinya saat bekerja di pembuatan bata merah. Upah yang didapatkannya dari seribu bata Rp30 ribu, bisa dihasilkan dalam kurun waktu 2 hari. Saat ini usaha bata sedang sepi karena banyak pembangunan yang tersendat karena wabah Corona.

FEATURE & OPINI

Kisah Ojol Memilih Mudik Lantaran Nganggur dan Istri Hamil Belum Dapat Bantuan

FEATURE & OPINI

Guru Tidak Sekedar Pengajar, Tapi Juga Pelajar

FEATURE & OPINI

PEMKAB SUMEDANG HARUS PUNYA KEBIJAKAN DRINASE ATASI BANJIR
Wakil Bupati Sumedang, H. Erwan Setiawan saat melakukan penjemputan tiga pasien positif Covid yang dinyatakan telah sembuh dan diperbolehkan pulang setelah diisolasi selama 42 hari di RSUD Sumedang. Rabu, 10 Juni 2020.

FEATURE & OPINI

42 Hari Berpisah dengan Suami karena Covid, Reni Semringah Dapat Kembali Berkumpul